Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DIREKTUR Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, sudah saatnya Partai Nasdem mempertimbangkan kader partai sendiri untuk maju di Pilpres 2024, minimal menjadi calon wakil presiden atau Cawapres. Salah satu kader Nasdem potensial, kata Dedi, adalah Sekjen Johnny G Plate yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Nasdem sudah seharusnya memikirkan posisi tawar kader sendiri, mengingat dari sisi ketokohan Surya Paloh sudah mendapat perhatian partai-partai lainnya. Bukan berlebihan jika pengaruh itu menjadikan Nasdem ajukan Johny G Plate untuk peluang Cawapres," ujar Dedi kepada wartawan, kemarin.
Menurut Dedi, Johnny G Plate memiliki modal keterusungan di Pilpres 2024, minimal cawapres. Dari segi posisi di partai, Johnny Plate merupakan roda penggerak organisasi kepartaian Nasdem dan kinerja juga sebagai Menkominfo patut diapresiasi.
"Johny G Plate menjadi salah satu yang punya modal keterusungan di Nasdem, sekurangnya cawapres, beliau punya catatan kinerja yang baik, termasuk mewakili Indonesia Tengah dan Timur, ini potensial," ungkap Dedi
Kinerja Johnny Plate di Kementerian Kominfo terbilang progresif dengan rangkaian prestasi seperti membangun Infstruktur ICT (Information and Communications Technology) dari hulu sampai hilir seperti Satelite Satria, Hot Backup Satelite (HBS), penambahan jaringan internet (fiber optik) pembangunan BTS di daerah 3T (Terdepan Terdepan Tertinggal), refarming frekuensi, Analog Switch Off (ASO), dan mendorong percepatan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Selain itu, Johnny Plate telah memfasilitasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan pendaftaran dengan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang PSE, program literasi digital bagi masyarakat dan digitalisasi UMKM, menutup ribuan konten judi online, dan kinerja lainnya di bidang komunikasi dan informatika.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan banyak penanda menunjukkan kuatnya pengaruh Nasdem dalam peta koalisi, utamanya soal keterusungan capres-cawapres 2024. Contoh, kata dia, pimpinan partai-partai besar mendatangi Surya Paloh, mulai dari Gerindra hingga PDIP.
"Situasi ini memungkinkan Nasdem dianggap potensial usung kader sendiri dalam konstelasi Pilpres 2024, terlebih Nasdem punya banyak kader potensial yang mengemuka dan mewakili kans suara," ungkap Dedi.
Kader Nasdem, seperti Johnny Plate, menurut Dedi, nantinya bisa dipasangkan dengan kandidat capres yang seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Puan Maharani. Hal tersebut tergantung dinamika politik dan komunikasi antara parpol dalam membentuk koalisi.
"Misalnya, bisa saja dengan Puan Maharani jika melihat antusias Surya Paloh merespon kunjungan Puan," pungkas Dedi. (OL-13)
Baca Juga: Demokrat Tetap Optimis Bangun Koalisi dengan NasDem
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved