Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENYIDIK Kejaksaan Agung membantarkan atau menangguhkan masa penahanan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sejak Kamis (18/8).
Tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penguasaan negara untuk usaha kelapa sawit yang merugikan negara Rp78 triliun itu saat ini menjalani perawatan di ruang intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur.
"Kemarin diperiksa sebentar langsung nge-drop. Sementara kita bantarkan, tunda dulu," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (19/8).
Keputusan untuk membantarkan Apeng diambil pihaknya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RSU Adhyaksa. Surya, lanjut Supardi, memang memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah menjalani prosedur operasi bypass.
Dengan status pembantaran tersebut, artinya penyidik JAM-Pidsus tidak akan menghitung masa tahanan Surya yang telah dimulai sejak Senin (15/8).
Diketahui, penahanan itu dilakukan setelah Surya menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya begitu mendarat di Indonesia dari Taiwan.
"Dibantar itu berarti masa tahanannya enggak dihitung, tapi masih dalam proses pengawasan kita. Dijaga aparat," tandas Supardi.
Baca juga: Surya Darmadi Dirawat di RS usai Diperiksa Kejagung
Adapun proses pembantaran itu akan dilakukan sampai dokter menyatakan kondisi kesehatan Surya pulih. Awalnya, penyidik menahan Surya selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung. KUHP memungkinkan masa penahanan itu diperpanjang sampai 100 hari.
Apeng sendiri sebenarnya sempat menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar JAM-Pidsus, kemarin.
a memasuki gedung dengan berjalan kaki pada 10.35 WIB. Namun, sekira 13.50 WIB, Surya keluar dari Gedung Bundar dengan menggunakan kursi roda dan langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulas RSU Adhyaksa.
Pengacara Surya, Juniver Girsang, mengatakan, dalam kurun waktu kurang dari empat jam itu, penyidik JAM-Pidsus telah mencecar kliennya sembilan pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan itu belum mendalami substansi materi penyidikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Surya.
"Materi tadi masih menyangkut mengenai profil perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh beliau, kemudian apa aktivitasnya dan lokasinya," jelas Juniver.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seyogyanya mengagendakan pemeriksaan terhadap Surya hari ini di Gedung Bundar. Namun, pemeriksaan itu harus ditunda sampai Surya dinyatakan siap menjalani pemeriksaan lanjutan.
Sebelum ditersangkakan oleh Kejagung, KPK lebih dulu mengusut kasus yang menjerat Surya, yakni perkara suap pengajuan revisi alih fungsi hutan yang turut menyeret nama mantan Gubernur Riau Annas Maamun. (Tri/OL-09)
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
PM Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka meminta maaf kepada rakyat Spanyol atas skandal korupsi yang mengguncang Partai Sosialis (PSOE).
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved