Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEJUMLAH partai sudah menjalin koalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, belum ada calon presiden (capres) yang terdaftar, sehingga koalisi kemungkinan bisa berubah.
Koalisi yang sudah terbentuk, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan anggota Partai Golkar, PAN, dan PPP. Kemudian, Gerindra-PKB yang sudah menandatangani piagam deklarasi kerja sama.
"Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program, dan kepentingan politik itu belum ketemu equilibrium, garis normal antara berapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh," kata pengamat politik dan kebijakan, Danis TS Wahidin, di Jakarta, hari ini.
Dosen Ilmu Politik UPNVJ ini menyebut keberadaan koalisi politik sangat penting dalam iklim demokrasi. "Koalisi partai politik adalah hal yang harus dilakukan untuk membangun kebersamaan politik,” kata Danis.
Umumnya, kata dia, model koalisi yang dibangun bernapas nasionalis-religius. Dengan adanya berbagai koalisi ini, dapat dipastikan akan ada 3-4 calon dalam Pemilu 2024.
Dia meyakini mereka yang bertarung di pilpres calon-calon yang baru, segar, dan memiliki visi-misi. Kemudian, bukti kaderisasi, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.
Baca juga: Pengamat: Visi dan Misi KIB Bisa Perkuat Demokrasi Indonesia
Tiap koalisi nantinya mengajukan siapa capres-cawapres dan visi misi mereka. Jika Gerindra bersama PKB memunculkan nama Prabowo Subianto kembali turun di 2024, berbeda dengan KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi misi dan program kerja.
"Dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini kita menghindari politik yang politik identitas. Kami sengaja me-launching program ke depan yaitu salah satunya program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disebut PATEN, jadi KIB PATEN," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Tergantung capres-cawapres
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan koalisi partai yang telah terbentuk akan dinamis sejauh belum ada capres yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, koalisi partai bisa berubah.
"Sepanjang belum ada tokoh yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga dinamika koalisi masih belum stabil," kata dia.
Menurut Dedi, KIB menjadi koalisi partai yang paling berisiko mengalami perpecahan. Penilaian itu didasarkan pada belum adanya tokoh potensial dari internal.
"KIB menjadi koalisi yang paling rentan terpecah, hal ini kaitannya dengan belum adanya tokoh potensial terusung, berbeda dengan PDIP yang telah menyiapkan Puan Maharani atau Gerindra dengan Prabowo," kata dia.
Dedi mengatakan konstelasi Pemilu 2024 belum dipastikan hingga partai atau koalisi mendeklarasikan calon untuk berlaga di Pilpres 2024. "Untuk itu, 2024 konstelasinya belum pasti, setidaknya sampai 2023 saat partai mendeklarasikan tokoh-tokoh potensialnya," ucapnya.
Menurut dia, kedinamisan itu bisa dilihat dari beberapa partai yang belum mendeklarasikan calon. Seperti PDIP dan Gerindra.
"Saat ini, sekalipun termasuk PDIP dan Gerindra, sama-sama belum deklarasikan tokoh capres," tegas dia.(Medcom/OL-4)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved