Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan sebanyak 86 kursi atau 15% keterwakilan parlemen untuk DPR RI pada kontestasi Pemilihan Umum 2024.
"Jadi, DPP, sejak musyawarah nasional ke-5 pada 2020, sudah diamanahi untuk mencapai target minimal yaitu 15%," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mendaftar ke Kantor KPU RI, di Jakarta, Senin (1/8).
Target pada pemilihan umum kali ini, menurut dia, naik dibandingkan jumlah keterwakilan PKS di DPR hasil Pemilu legislatif 2019.
Baca juga: PKS Minta MK Tentukan Ambang Batas Pencalonan Presiden 7-9%
"Kalau kursi DPR RI maka setara dengan 86 kursi, (sebelumnya) PKS dapat 50 kursi artinya perlu ada penambahan 36 kursi. Oleh karena itu, kami, insya Allah, akan terus mendesak khususnya di dapil-dapil yang masih kosong dan penambahan di dapil-dapil sekarang sudah ada," katanya.
Untuk tahapan pendaftaran hari pertama, PKS menjadi parpol yang ketiga mendaftar ke KPU. Partai politik pertama yang diterima KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran yakni PDIP, kemudian disusul PKP.
PKS datang dengan menampilkan budaya Betawi, Palang Pintu. Hal itu, menurut Syaikhu, sebagai bentuk menghargai adat istiadat yang ada di Tanah Air.
Syaikhu menyatakan mendaftar pada hari pertama tahapan pendaftaran menunjukkan kesiapan PKS mengikuti perhelatan Pemilihan Umum 2024.
"Kami sengaja mendaftarkan di hari pertama ini agar kita menunjukkan bahwa PKS siap mengikuti pemilu 2024 yang akan
datang," tegas Syaikhu. (Ant/OL-1)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved