Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan sebanyak 86 kursi atau 15% keterwakilan parlemen untuk DPR RI pada kontestasi Pemilihan Umum 2024.
"Jadi, DPP, sejak musyawarah nasional ke-5 pada 2020, sudah diamanahi untuk mencapai target minimal yaitu 15%," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mendaftar ke Kantor KPU RI, di Jakarta, Senin (1/8).
Target pada pemilihan umum kali ini, menurut dia, naik dibandingkan jumlah keterwakilan PKS di DPR hasil Pemilu legislatif 2019.
Baca juga: PKS Minta MK Tentukan Ambang Batas Pencalonan Presiden 7-9%
"Kalau kursi DPR RI maka setara dengan 86 kursi, (sebelumnya) PKS dapat 50 kursi artinya perlu ada penambahan 36 kursi. Oleh karena itu, kami, insya Allah, akan terus mendesak khususnya di dapil-dapil yang masih kosong dan penambahan di dapil-dapil sekarang sudah ada," katanya.
Untuk tahapan pendaftaran hari pertama, PKS menjadi parpol yang ketiga mendaftar ke KPU. Partai politik pertama yang diterima KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran yakni PDIP, kemudian disusul PKP.
PKS datang dengan menampilkan budaya Betawi, Palang Pintu. Hal itu, menurut Syaikhu, sebagai bentuk menghargai adat istiadat yang ada di Tanah Air.
Syaikhu menyatakan mendaftar pada hari pertama tahapan pendaftaran menunjukkan kesiapan PKS mengikuti perhelatan Pemilihan Umum 2024.
"Kami sengaja mendaftarkan di hari pertama ini agar kita menunjukkan bahwa PKS siap mengikuti pemilu 2024 yang akan
datang," tegas Syaikhu. (Ant/OL-1)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved