Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan dirinya bersikap netral menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2022. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan wartawan ihwal imbaunnya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak terlibat politik praktis.
"Wapres netral saja," ujar Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Ma'ruf menambahkan imbaunya kepada MUI disampaikan dalam acara Milad ke-47 MUI, tadi malam. Ia menekankan bahwa MUI tidak berhak mencalonkan seseorang menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Baca juga: Jelang Pendaftaran, KPU Pastikan Parpol Dapat Perlakuan Setara dan Adil
"Kalau nanti itu sudah ada capres cawapres, MUI hanya memberikan pedoman kepada umat untuk memilih yang terbaik," terangnya.
Oleh karenannya, ia meminta MUI agar membuat pedoman kriteria sosok pemimpin yang terbaik. Sebab, dalam ajaran Agama Islam, diharuskan memilih pemimpin yang paling terbaik.
"Kalau bahasa agamanya yang paling afdol. Kalau tidak dia mengkhianati Allah, Rasull, dan orang Islam. Karena itu harus milih yang terbaik yaitu yang punya kapasitas, akhlak mulia," terangnya.(OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved