Imbas DOB Papua, KPU: Kenaikan Anggaran Pemilu Tak Signifikan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menuturkan bahwa anggaran Pemilu 2024 kemungkinan bakal naik namun tak signifikan meski ada wilayah pemilihan baru.

Wilayah baru tersebut, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Diketahui, anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 Triliun, tetapi itu di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan IKN.

Kenaikan anggaran tersebut bisa saja terjadi imbas adanya rencana pengisian wakil rakyat dari tiga provinsi baru Papua pada Pemilu 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menuturkan sejatinya anggaran Pemilu 2024 juga bisa tak mengalami perubahan lantaran fokus KPU ada pada pemilih.

"Pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini. TPSnya kalau jumlah pemiliknya segitu juga jumlah juga tidak bertambah," ungkap Hasyim di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (6/7).

Baca juga: Hendri Satrio: Inklusi Keadilan Sosial Harus Gencar Diwacanakan Politisi

Hanya saja, kata Hasyim, tata kelolanya yang semula dikelola satu provinsi, kini digeser dikelola menjadi provinsi baru.

"Untuk kantor kan bisa pinjam pakai. Tidak terlalu ini. Apalagi KPU Kabupaten dan Kota juga tetap," terangnya.

Namun, Hasyim menegaskan untuk mengetahui rincian ongkos yang dibutuhkan KPU untuk gelaran Pemilu 2024 harus melalui perkiraan jumlah pemilih dan TPS terlebih dahulu.

"Untuk mengetahui biaya tuh perkembangan jumlah pemilih dan TPS, lain-lain gak terlalu signifikan," tandasnya.

Sebelumnya, KPU RI menyatakan bahwa payung hukum untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk Pemilu 2024 harus dibuat selambatnya akhir 2022.

Sebab, payung hukum tersebut harus segera disahkan, jika pemerintah akan melibatkan pengisian wakil rakyat dari tiga provinsi baru Papua pada Pemilu 2024.

"Kalau timeline KPU, yang namanya penataan dapil kan Oktober 2022 sampai Februari 2023. Kalau ada daerah baru, dapil baru, harusnya pengaturannya sudah selesai di akhir 2022," ungkap Ketua KPU Hasyim Asyari, Rabu (6/7).

"Kalau mulai pencalonan, kan harus mulai diketahui, dapilnya mana, alokasinya berapa," tambahnya.

Apabila revisi DOB Papua terlambat dari tenggat waktu yang diberikan KPU, pihaknya akan tetap mengikuti Undang-Undang (UU) yang berlaku.

"Masih ada UU yang berlaku. Jadi KPU tinggal mengikuti," jelas Hasyim. (OL-4)