Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
VARIAN baru covid-19 kembali menyerang. Virus korona itu tidak mengenal istirah cebong dan kadrun. Hal itu diungkapan Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Rabu (6/7).
"Covid-19 tidak menyerang orang dengan pilihan politik tertentu. Covid-19 menyerang semua warga dunia, bukan hanya warga Indonesia saja," ujar Teddy.
Karenanya, Teddy meminta para politisi dan tokoh agar tidak mempolitisasi covid-19.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Jabodetabek Naik Jadi Level 2
"Covid-19 ini bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya kelompok tertentu. Jangan kalian berikan informasi sesat hanya demi mendapatkan suara karena penyakit menilar ini bisa merengut nyawa banyak orang," seru juru bicara Partai Garuda itu.
Indonesia, kata Teddy, pernah dinilai sebagai negara yang cepat dalam menangani dan menghentikan laju peredaran covid-19.
"Cara Indonesia dipuji negara-negara lain. Tentu ini tidak lepas dari kesigapan pemerintah dan masyarakat, sehingga kita saat ini bisa kembali normal, bisa makan di tempat keramaian dan menonton konser," kata Teddy
"Indonesia sudah punya metode, dan metode itu akan kembali dilakukan. Mencegah sejak awal agar varian baru ini tidak berkembang dan menginfeksi banyak rakyat Indonesia. Patuhi jangan memprovokasi!" pungkasnya. (RO/OL-1)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved