Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tengah menyiapkan payung hukum untuk menindaklanjuti tiga Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, secara khusus, payung hukum tersebut akan mengatur tentang keterisian wakil rakyat dari tiap-tiap provinsi yang baru saja dibentuk.
"Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk keterisian wakil rakyat di DPR RI, DPD RI dan DPRD Tingkat I. Instruman hukumnya apa, apakah bentuknya Perppu, atau Perpres, atau PP, nanti kita diskusikan l," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Selasa (5/7).
Selain itu, pemerintah juga akan membuat regulasi yang mengatur jalannya pemerintahan. "Kapan pemerintahan mulai, siapa saja pejabatnya, bagaimana peralihannya, itu semua perly payung hukum yang sifatnya lebih teknis," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Saat ini, proposal dari payung-payung hukum tersebut tengah disiapkan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian akan diajukan kepada presiden.
"Dalam waktu yang tidak lama, Kemendagri akan mengusulkan proposal, bentuk produk hukum yang diajukan kepada kita semua. Kita menunggu dan Insyaallah waktunya cukup," tandas Mahfud. (OL-8)
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved