BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna," kata Ketua BEM UI, Bayu Satria, Selasa (28/6).
Selain itu, mereka menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Pembahasan juga dilakukan untuk sejumlah pasal yang berpotensi membungkan kebebasan berekspresi.
"Kami menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial," tegasnya.
Jika Presiden dan DPR tidak juga membuka draf terbaru RKUHP, maka mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan 2019," ungkapnya.
Baca juga: Koalisi Rakyat Melawan Neokolonialisme Harus Dibangun
Dikatakan Bayu, walau berbagai cara, termasuk audiensi dan aksi simbolik telah dilakukan, pemerintah sama sekali tidak merespons ketiga tuntutan tersebut. Pertama, draf tersebut belum dapat diakses oleh publik. Kedua, pembahasan mengenai pasal-pasal yang melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara masih tidak dibuang.
"Lalu dengan tidak terpenuhinya tuntutan, poin ketiga tuntutan telah menerangkan secara jelas sikap aliansi atas ketidakpedulian pemerintah dan DPR RI. Berbagai elemen masyarakat sipil akan melangsungkan demonstrasi yang lebih masif daripada penolakan yang terjadi pada 2019 mulai 27 Juni 2022, yang akan turut dihiasi aksi penolakan RKUHP di Jakarta 28 Juni 2022," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya menuntut keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP, dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi.
"Kami akan menjemput Ketua DPR RI dan turut meminta Presiden RI untuk memberikan jawaban atas semua tuntutan kami," ucap Bayu.
Seperti diberitakan pembahasan tersebut sempat tertunda pada 2019 kemudian dilanjutkan kembali oleh Komisi III DPR RI tahun ini. Namun pembahasan tersebut dilanjutkan tanpa melihat draf terbaru. BEM UI bersama sejumlah elemen menyatakan sejumlah sikap. (S-2)
