Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIPILIHNYA titik 0 kilometer Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat acara puncak Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 sarat makna penting.
Aktivis Kemanusiaan dan Politik dari Jaringan Aktivis Kemanusiaan (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti, menilai pemilihan tersebut jadi strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menghimpun dukungan publik untuk menyukseskan pembangunan IKN.
"Pertama, yang pasti itu penegasan tekad bahwa Polri mengawal penuh agenda IKN,” kata Yudi, Sabtu (18/6) dalam keterangannya.
Menurutnya, komitmen Polri sangat penting terhadap agenda strategis dan prioritas nasional. Terlebih saat ini Tahap I Rencana Pembangunan IKN sudah dimulai.
Dalam tahapan itu, imbuhnya, akan ada banyak hal yang perlu diantisipasi Polri. Salah satunya, terkait dengan potensi masalah akibat pembebasan lahan, relokasi pemukiman, termasuk upaya menjaga kohesi sosial.
“Kedua, (pemilihan titik nol) itu strategi Kapolri mengonsolidakan dukungan, karena yang hadir di situ bukan hanya warga sekitar, ada banyak elemen perwakilan organisasi,” ujarnya.
Dia mengatakan, keberhasilan Kapolri dalam mengonsolidasikan dukungan terlihat dari dilakukannya penandatanganan bersama antara elemen organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan serikat pekerja.
Mereka disebut menyatukan tekad untuk sama-sama mendukung dan mengawal pembangunan IKN sampai tuntas.
“Memang ini bukan kali pertama, tapi langkah persuasif Kapolri memperluas dukungan ini tak lepas dari kerangka tanggung jawab kepolisian tadi,” ungkap Yudi.
Dia menilai tepat strategi Kapolri guna mempermudah kepolisian menjaga kondusifitas lingkungan pada tahap awal pembangunan. Hal itu lantaran kualitas proses pada tahap awal seringkali jadi penentu keberhasilan pada tahapan selanjutnya.
Selain itu, dia juga meyakini strategi tersebut akan menambah sokongan sumber daya politik terkait dengan dukungan nasional terhadap proyek IKN. “Jangan dikira tidak ada pesimisme dan sinisme ya, jelas ada, dan Kapolri sadar itu bisa menggerus dukungan publik,” pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Diminta Bereskan Ketimpangan di Lahan IKN ...
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved