Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan media visit ke Media Group News (MGN) di Kompleks Media Group pada Jumat (17/6/2022) pagi ini. Pertemuan Bawaslu dan Media Group Network ini mendiskusikan tentang Literasi Digital Menjelang Pemilu 2024.
Bawaslu RI akan bekerja sama dengan MGN dalam pemberitaan Pemilu 2024. Diharapkan seluruh pemberitaan pemilu dan pilkada pada 2024 dapat membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja didampingi anggota Bawaslu lainnya diterima Pimpinan Media Group News yakni Arief Suditomo selaku News Director & Editor in Chief Metro TV, Nunung Setiyani Deputi News Director Metro TV, Dian Rohaeni Head of News Sekretariat Metro TV, Teguh Nurwahudi Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia dan Widya Saputra PR & Publicity Manager.
"Kerja sama kali ini membahas dengan MGN untuk melakukan pemberitaan yang baik. Ke depan kita harus bekerja sama dalam hal untuk menjelaskan kepada masyarakat, di mana informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Informasi yang kemudian harus disebarkan dan tidak harus disebarkan," ujar Rahmat di sela-sela pertemuan.
Ia menilai media mainstream seperti Metro TV itu menjadi clearing of information terhadap media sosial yang sekarang terlalu banyak mengunggah berita. "Berita yang benar dan tidak benar, yang terkadang lebih banyak yang tidak benarnya," lanjut dia.
Rahmat berharap kerja sama ini bisa menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Apa lagi Metro TV mempunyai program election Channel yang sudah dimulai sebelum tahapan pemilu.
"Kita akan membuat MoU dan juga membuat informasi yang diberikan kepada media mainstream serta membantu Bawaslu dalam pemberitaan. Informasi yang diberikan hal menyejukkan, soal pemilu, serta media sosial ke depannya." (Ypb/A-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved