Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
LEMBAGA survei Charta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas partai di DPR. Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mencapai Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya bilang, dari 16 partai politik, PPP masuk dalam urutan ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Dia menegaskan, hal ini perlu menjadi catatan ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2024.
"Jadi PR terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dengan PAN kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos Parlementer Threshold. Masih menjadi pr bagaimana PPP dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada dibawah PT," ucap Yunarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (15/6).
Menurut Yunarto, PPP cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini. Jika menghadapi Pilpres dan Legislatif yang digelar serentak di 14 Februari 2024, tentunya PPP diprediksi tidak memiliki kesempatan.
"Menurut saya, ini akan sangat penting untuk bisa menjadi booster dari keberadaan partainya. Yang memang dalam isu isu belakangan dalam media monitoring cenderung tidak menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual," tutur Yunarto.
Meski demikian, Yunarto menyebut dalam survei tersebut ditemukan 15,8 persen peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tak tahu. Maka, ini bisa menjadi undecided voters yang potensial bagi keduanya.
"PPP dengan PAN masih mendapatkan angka di bawah angka parlementer Threshold. Walaupun masih ada angka tidak tahu tidak jawab sebagai potensial undicided voters," terang Yunarto.
Sementara itu, berdasarkan voting elektabilitas partai tertinggi diduduki oleh PDI Perjuangan di posisi pertama dan disusul Gerindra 13,8 persen pada posisi kedua.
Lalu di peringkat ketiga ada Golkar dalam dengan elektabilitas 11,3 persen. Kemudian di peringkat ke-4 ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8,3 persen.
Selanjutnya menyusul Demokrat 7,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen, dan NasDem dengan 5,3 persen.
Sekadar informasi, survei ini digelar pada periode 25 Mei sampai 2 Juni 2022 kepada 1.200 responden. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen. (OL-13)
Baca Juga: Golkar Jatim Siap Kerja Sama dengan PAN dan PPP di Pemilu 2024
Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
FOUNDER Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Adanya fraksi kecil di DPR RI menjadi sebuah problem karena saat mengambil sebuah keputusan diperkirakan tidak bisa bulat.
Menurut Eddy, ada 16 juta suara pemilih yang hilang karena partai yang dicoblos gagal melewati ambang batas parlemen 4%.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved