Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menyampaikan PAN akan tetap mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sampai akhir masa kepemimpinan mereka tanpa terpengaruh isu reshuffle atau perombakan kabinet.
"Hal yang terjadi selama ini bersifat spekulasi. Pelaksanaan reshuffle apakah jadi atau tidak, dilakukan pada tanggal sekian, yang masuk dari PAN siapa-siapa, kita tidak tahu. Tetapi sebagaimana yang sudah disampaikan, kami berkomitmen mengawal Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sampai tahun 2024," kata Eddy kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini.
Dengan demikian, lanjut dia, PAN siap untuk melakukan berbagai kegiatan yang menunjang program-program pemerintah sampai tahun 2024. Sejauh ini, Eddy mengatakan PAN belum memiliki agenda untuk membahas mengenai perombakan kabinet.
"Sejauh ini, belum ada agenda mengenai reshuffle. Kalau sampai ada perubahan agenda, tentu nanti output-nya (hasil) akan diketahui cepat atau lambat," ujar dia.
Baca juga: Rakernas NasDem Perkuat Politik Gagasan
Apabila ada pembahasan, Eddy menilai Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai sosok yang demokratis akan melibatkan para pimpinan partai dalam pengambilan keputusan.
"Pak Zulhas orangnya sangat demokratis. Kalau sampai ada pembahasan yang bersifat strategis, tentu dibawa ke dalam diskusi dan dialog para pimpinan partai untuk kemudian diputuskan partai," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa PAN tetap berada di Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin tanpa terpengaruh isu perombakan kabinet.
"PAN tidak dalam posisi meminta posisi (di kabinet). Bagi PAN, sekali pun belum bergabung karena koalisi PAN ini tanpa syarat, ya kami tetap ada di pemerintahan sampai masa jabatan Presiden Jokowi selesai," ujar Bima.
Ia menyampaikan bahwa apabila PAN terpilih untuk masuk ke dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, keputusan mengenai perwakilan mereka ada pada Zulkifli Hasan.
"Kami mempercayakan sepenuhnya kepada ketum. Jadi, di PAN tidak ada perdebatan. Bagi PAN, ini hal yang biasa-biasa saja. Kalau diberikan amanat, kami sangat siap. Kalau belum, kami tetap mengawal pemerintahan," kata dia. (Ant/OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved