Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem semakin mempertegas posisi NasDem sebagai partai yang membawa politik gagasan dalam berdemokrasi. Politik gagasan tersebut salah satunya terkait dengan pengumuman 3 nama calon presiden (capres) yang dipastikan bukan dari kalangan internal partai.
"Pak Surya selaku ketua umum telah memastikan bahwa 3 nama capres yang akan didukung bukan berasal dari kalangan partai, artinya kita ingin menunjukkan bahwa ruang untuk menjadi presiden tidak hanya dimiliki oleh elite partai saja," ungkap Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Nasdem, Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (14/6).
Willy menjelaskan, politik gagsan menjadi tulang belakang sekaligus agenda besar yang akan dibawa oleh NasDem dalam menjalankan Rakernas yang diikuti oleh seluruh pengurus di semua provinsi. Rakernas juga akan menghasilkan arah kebijakan-kebijakan partai yang akan dilanjutkan dalam fungsi legislasi fraksi selaku perpanjangan tangan parpol.
"Politik gagasan jadi tulang belakang, NasDem membangun sekian banyak forum Rakernas mengangkat tema-tema pertumbuhan ekonomi sektoril stabiltas ekonomi menjawab permasalahan kesejahteraan secara mendasar," ungkap Willy.
Baca juga: Satu Anggota DKPP Pilihan DPR Pernah Dilaporkan Dugaan Korupsi
Berbicara soal 3 nama yang akan diumumkan sebagai capres dalam Rakernas NasDem, Willy menuturkan 3 nama tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari para pengurus DPW yang ada di seluruh provinsi. Para pengurus DPW mengusulkan minimal 3 dan maksimal 5 nama untuk selanjutnya disaring oleh DPP.
"Alasannya kami ingin yang tebraik, ingin ada chemitry capres dengan partai, ada stimulus pembicaraan kebijakan yang simultan antara capres dengan partai," ungkapnya.
Setelah fokus menyelesaikan 3 nama capres yang akan diusung NasDem pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Willy menuturkan selanjutnya NasDem akan segera membentuk koalisi dengan partai lain. Koalisi tersebut dilakukan untuk menjamin capres yang diusung dapat berlaga setelah memenuhi tiket ambang batas pencalonan presiden.
"Selanjutnya kita akan bangung koalisi yang menyeimbangkan politik gagasan dengan figur. Rakernas NasDem 2022 ini akan meneguhkan politik kebangsaan, sebuah tema yang menegaskan, meneguhkan mempertebal posisi politik partai NasDem," ungkap Willy.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menjelaskan berdasarkan keputusan pengurus di tingkat provinsi DKI Jakarta, pihaknya berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dideklarasikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebagai capres 2024 yang didukung oleh NasDem. Secara elektabilitas Wibi menilai Anies mampu menggaet suara secara nasional dengan baik.
"Sudah banyak dukungan lain juga dari provinsi lain, melihat dinamika politik kader NasDem DKI Jakarta menginginkan Anies yang bisa diusung sebagai capres," ujar Wibi. (OL-4)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved