Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem semakin mempertegas posisi NasDem sebagai partai yang membawa politik gagasan dalam berdemokrasi. Politik gagasan tersebut salah satunya terkait dengan pengumuman 3 nama calon presiden (capres) yang dipastikan bukan dari kalangan internal partai.
"Pak Surya selaku ketua umum telah memastikan bahwa 3 nama capres yang akan didukung bukan berasal dari kalangan partai, artinya kita ingin menunjukkan bahwa ruang untuk menjadi presiden tidak hanya dimiliki oleh elite partai saja," ungkap Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Nasdem, Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (14/6).
Willy menjelaskan, politik gagsan menjadi tulang belakang sekaligus agenda besar yang akan dibawa oleh NasDem dalam menjalankan Rakernas yang diikuti oleh seluruh pengurus di semua provinsi. Rakernas juga akan menghasilkan arah kebijakan-kebijakan partai yang akan dilanjutkan dalam fungsi legislasi fraksi selaku perpanjangan tangan parpol.
"Politik gagasan jadi tulang belakang, NasDem membangun sekian banyak forum Rakernas mengangkat tema-tema pertumbuhan ekonomi sektoril stabiltas ekonomi menjawab permasalahan kesejahteraan secara mendasar," ungkap Willy.
Baca juga: Satu Anggota DKPP Pilihan DPR Pernah Dilaporkan Dugaan Korupsi
Berbicara soal 3 nama yang akan diumumkan sebagai capres dalam Rakernas NasDem, Willy menuturkan 3 nama tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari para pengurus DPW yang ada di seluruh provinsi. Para pengurus DPW mengusulkan minimal 3 dan maksimal 5 nama untuk selanjutnya disaring oleh DPP.
"Alasannya kami ingin yang tebraik, ingin ada chemitry capres dengan partai, ada stimulus pembicaraan kebijakan yang simultan antara capres dengan partai," ungkapnya.
Setelah fokus menyelesaikan 3 nama capres yang akan diusung NasDem pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Willy menuturkan selanjutnya NasDem akan segera membentuk koalisi dengan partai lain. Koalisi tersebut dilakukan untuk menjamin capres yang diusung dapat berlaga setelah memenuhi tiket ambang batas pencalonan presiden.
"Selanjutnya kita akan bangung koalisi yang menyeimbangkan politik gagasan dengan figur. Rakernas NasDem 2022 ini akan meneguhkan politik kebangsaan, sebuah tema yang menegaskan, meneguhkan mempertebal posisi politik partai NasDem," ungkap Willy.
Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menjelaskan berdasarkan keputusan pengurus di tingkat provinsi DKI Jakarta, pihaknya berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dideklarasikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebagai capres 2024 yang didukung oleh NasDem. Secara elektabilitas Wibi menilai Anies mampu menggaet suara secara nasional dengan baik.
"Sudah banyak dukungan lain juga dari provinsi lain, melihat dinamika politik kader NasDem DKI Jakarta menginginkan Anies yang bisa diusung sebagai capres," ujar Wibi. (OL-4)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved