Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
GURU Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk merespons besaran biaya Pemilu 2024 yang mencapai angka Rp76,6 triliun. Hal ini lantaran penyelenggara pemilu masih menyertakan biaya antisipasi pascapandemi covid-19.
"Biaya pemilu besar karena masalahnya kita tidak yakin pascacovid ini sudah selesai, jadi anggaran untuk antisipasi kesehatan itu juga besar," tutur Hamdi saat dihubungi Metro TV, Kamis (9/6/2022).
Besarnya biaya Pemilu 2024, kata Hamdi, salah satunya karena alokasi kenaikan anggaran yang cukup besar untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Dulu kan dikritik waktu Pemilu 2019 banyak petugas tumbang karena kerja keras berhari-hari tapi honornya kecil. Jadi ada tambahan biaya besar untuk menaikkan honor KPPS," ungkapnya.
Maka dari itu, ia mendorong dilakukannya digitalisasi pemilu untuk menekan biaya Pemilu 2024 yang sudah disepakati. Meski bukan berbentuk e-voting, penyelenggaraan pemilu dinilai bisa berjalan optimal apabila dibantu pemanfaatan teknologi.
"Jadi, optimalisasi penyelenggaraan pemilu bisa dibantu kalau pemanfaatan teknologi itu maksimal. Seandainya kita mau e-voting, bisa turun sampai sepertiganya. Tapi kita kan nggak mau itu," tuturnya.
DPR dan KPU sebelumnya sepakat biaya pesta demokrasi tersebut sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Angka ini meningkat dari anggaran pemilu tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan Pemilu 2019 Rp27 triliun.
Sementara itu, untuk honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang. Sebelumnya honor KPPS pada 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada 2019 sebesar Rp1,8 juta kini dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta. (Ren/A-3)
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
KEJAKSAAN DI Yogyakarta mulai menelisik kemungkinan terjadinya dugan penyelewengan ataupun korupsi pada dana pelantikan anggota KPPS seperti yang dialami KPPS Sleman dan KPPS Kulonprogo.
MOMEN pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral karena cuma diberi sepotong roti dan air putih. Ini respons Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved