Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GURU Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk merespons besaran biaya Pemilu 2024 yang mencapai angka Rp76,6 triliun. Hal ini lantaran penyelenggara pemilu masih menyertakan biaya antisipasi pascapandemi covid-19.
"Biaya pemilu besar karena masalahnya kita tidak yakin pascacovid ini sudah selesai, jadi anggaran untuk antisipasi kesehatan itu juga besar," tutur Hamdi saat dihubungi Metro TV, Kamis (9/6/2022).
Besarnya biaya Pemilu 2024, kata Hamdi, salah satunya karena alokasi kenaikan anggaran yang cukup besar untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Dulu kan dikritik waktu Pemilu 2019 banyak petugas tumbang karena kerja keras berhari-hari tapi honornya kecil. Jadi ada tambahan biaya besar untuk menaikkan honor KPPS," ungkapnya.
Maka dari itu, ia mendorong dilakukannya digitalisasi pemilu untuk menekan biaya Pemilu 2024 yang sudah disepakati. Meski bukan berbentuk e-voting, penyelenggaraan pemilu dinilai bisa berjalan optimal apabila dibantu pemanfaatan teknologi.
"Jadi, optimalisasi penyelenggaraan pemilu bisa dibantu kalau pemanfaatan teknologi itu maksimal. Seandainya kita mau e-voting, bisa turun sampai sepertiganya. Tapi kita kan nggak mau itu," tuturnya.
DPR dan KPU sebelumnya sepakat biaya pesta demokrasi tersebut sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Angka ini meningkat dari anggaran pemilu tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan Pemilu 2019 Rp27 triliun.
Sementara itu, untuk honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang. Sebelumnya honor KPPS pada 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada 2019 sebesar Rp1,8 juta kini dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta. (Ren/A-3)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Memasuki tahun politik atau Pemilu 2024, pers menjadi garda terdepan untuk melawan Hoaks
Kongres yang bertajuk Kebangkitan Mahasiswa itu diikuti 115 orang dari 46 perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi BEM SI (seluruh Indonesia).
WALI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Benyamin Davnie menginstruksikan para camat dan lurah membenahi data penduduk guna menghadapi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan (Jaksel) terus berupaya meminimalisir terjadinya pelangggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Bawaslu Jaksel membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai wujud komitmen dalam mengupayakan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved