Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemilihan umum masih sekitar dua tahun lagi, faktanya saat ini sudah bermunculan nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahkan tidak jarang nama si A dipasangkan dengan si B atau si C kemudian dilakukan survei elektabilitas mereka saat diadu dengan pasangan lain.
Demikian halnya dengan pernyataan Joko Widodo dalam Rakernas Projo memunculkan beberapa penafsiran di sejumlah kalangan bahwa Jokowi sudah memperlihatkan gestur politik dan kode terhadap Ganjar Pranowo dalam kontes Pemilihan Presiden 2024. Menariknya, kehadiran Moeldoko yang mendampingi Jokowi dalam Rakernas tersebut juga ikut disorot.
Menurut Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia, George Kuahaty dari konten pidato yang disajikan Jokowi itu sebenarnya ada tiga hal penting. Pertama jangan terburu-buru, bersabar dan tetap solid meskipun mungkin yang didukung hadir dalam Rakernas tersebut.
"Kehadiran kedua tokoh ini (Ganjar dan Moeldoko) langsung memunculkan spekulasi bahwa Presiden Jokowi memberi dukungan secara tidak langsung dengan simbol tertentu," ujarnya.
Ia menegaskan, pandangan itu juga didukung oleh beberapa survei bahwa sampai saat ini hasil memperlihatkan keunggulan Ganjar. Hasil survei Charta Politika menunjukkan Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi 29,2%. Ini sudah masuk pada angka psikologis. Sementara Indikator Politik 26,7% dan Populis 24%. Artinya hasil ini sedikit lagi menyentuh 30% dan bisa saja lebih dari itu.
"Sementara hasil Survei Moeldoko terus naik pada Maret hingga April 2022 masuk 10 besar Lembaga Survei Nasional. Faktor penentu meningkatnya elektabilitas Moeldoko disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman dan pendidikan serta latar belakang karier kemiliteran. Moeldoko lahir dari keluarga yang sederhana yang tinggal di pedesaan," tuturnya.
Kemudian, pasangan Ganjar dan Moeldoko bisa saja terjadi, apalagi keduanya cocok dengan kriteria pemimpin yang dibutuhkan saat ini seperti nasionalis dan Pancasialis, memiliki kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan pemerintah saat ini serta memiliki rekam jejak dalam pemberantasan intoleran, radikalisme dan terorisme.
"Jadi sinyal sipil-militer atau militer-sipil yang memiliki kriteria itu sudah di pajang Pak Jokowi pada etalase PROJO dengan bahasa Ojo Kesusu," tegasnya.
Namun semuanya tetap menunggu tanggal mainnya hingga tiket politik digenggam. Beberapa faktor yang menentukan figur capres seperti jejaring politik, ekonomi, sosial, profil, ideologi dan mesin partai turut mempengaruhinya. "Intinya semua masih cair dan masih mungkin terjadi," pungkasnya. (RO/A-1)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Meski pengetahuan tinggi, sikap menghindari orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) juga sangat tinggi.
AKADEMISI Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Firdaus Syam, mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi jadi matahari baru dalam Pilpres 2029.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved