Anggota TNI/Polri Aktif jadi Pj Kepala Daerah Melawan Reformasi Ciderai Demokrasi

PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak semua elemen Civil Society (Masyarakat Sipil), organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga sosial masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mengawal dan peduli dengan Jalannya Reformasi dan Demokrasi.

"Kami menginggatkan agar tidak takut untuk Kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada Pemerintah," kata Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abd Salam Shoh di Surabaya, Senin (30/5).

Menurutnya, di antara Tuntutan Reformasi yang terjadi 24 tahun lalu adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, juga tuntuan dihapuskan Dwifungsi TNI-Polri.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar jombang ini, menegaskan bahwa pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.

NU sebagai bagian elemen Civil Society mengingatkan bahwa penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat Reformasi.

Seperti diketahui, Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Selain itu, juga Paulus Waterpauw merupakan perwira bintang tiga Polri. Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.

"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri, sekaligus menciderai cita-cita Reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi. PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam.

PWNU Jawa Timur mengeluarkan tiga sikap, pertama; PWNU Jatim tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi Pj Kepala Daerah karena berlawanan dengan Semangat Reformasi

Kedua, pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur dan tidak berlawann dengan nilai-nilai demokrasi yang Indeksnya semakin menurun.

Ketiga, Mengajak semua elemen Masyarakat Sipil (Civil Society), Ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan Perduli dengan jalanya Reformasi dan Demokrasi serta tidak takut untuk Kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada Pemerintah.(OL-13)