Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA Umum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) Eko Pratama menyampaikan klarifikasi atas kabar terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) yang dikaitkan dengan BEM Nusantara.
"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi, karena Aliansi BEM Nusantara sempat dikait-kaitkan dengan partai yang saya pimpin. Saya tegaskan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia bukanlah bagian dari Aliansi BEM Nusantara, begitupun juga sebaliknya. Itu adalah dua ruang yang berbeda," ungkap Eko Pratama dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (28/5).
Eko juga menjelaskan kepada publik bahwa pendirian PMI adalah sikap politik pribadinya.
"Pandangan publik mengarah kepada BEM Nusantara, karena pada saat partai itu muncul ke permukaan status saya masih sebagai Koordinator Pusat BEM Nusantara. Akan tetapi perlu saya tegaskan bahwa mendirikan Partai Mahasiswa Indonesia adalah sikap politik pribadi saya, bukan dari Aliansi BEM Nusantara," tegasnya.
Eko juga menyampaikan permohonan maaf kepada BEM Nusantara, para pengurus dan seluruh BEM yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara atas apa yang terjadi.
"Sekali lagi saya mohon maaf kepada kawan-kawan BEM Nusantara, semoga dengan adanya klarifikasi ini, Aliansi BEM Nusantara dapat lepas dari tudingan-tudingan yang mengarah kepada Aliansi BEM Nusantara," pungkasnya. (OL-8)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved