Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) Eko Pratama menyampaikan klarifikasi atas kabar terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) yang dikaitkan dengan BEM Nusantara.
"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi, karena Aliansi BEM Nusantara sempat dikait-kaitkan dengan partai yang saya pimpin. Saya tegaskan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia bukanlah bagian dari Aliansi BEM Nusantara, begitupun juga sebaliknya. Itu adalah dua ruang yang berbeda," ungkap Eko Pratama dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (28/5).
Eko juga menjelaskan kepada publik bahwa pendirian PMI adalah sikap politik pribadinya.
"Pandangan publik mengarah kepada BEM Nusantara, karena pada saat partai itu muncul ke permukaan status saya masih sebagai Koordinator Pusat BEM Nusantara. Akan tetapi perlu saya tegaskan bahwa mendirikan Partai Mahasiswa Indonesia adalah sikap politik pribadi saya, bukan dari Aliansi BEM Nusantara," tegasnya.
Eko juga menyampaikan permohonan maaf kepada BEM Nusantara, para pengurus dan seluruh BEM yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara atas apa yang terjadi.
"Sekali lagi saya mohon maaf kepada kawan-kawan BEM Nusantara, semoga dengan adanya klarifikasi ini, Aliansi BEM Nusantara dapat lepas dari tudingan-tudingan yang mengarah kepada Aliansi BEM Nusantara," pungkasnya. (OL-8)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved