Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MUNCULNYA wacana pembuatan spanduk dukungan pencalonan presiden bergambar Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai kurang pas, jika tujuannya untuk membantu kinerja instansi tersebut. Hal itu disampikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
"Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK, seperti Harun Masiku," kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Minggu (29/5).
Nawawi mengatakan masyarakat bisa membantu memasang poster Harun berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beleid itu mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat stiker ataupun spanduk bergambar para DPO KPK," ujar Nawawi.
Baca juga: KPK Diminta Sidangkan Harun Masiku Secara In Absentia
Kerja sama pemasangan spanduk pencarian Harun diyakini bisa mempercepat pencarian. Nawawi berharap ke depan ada spanduk yang memperlihatkan wajah Harun sebagai buronan KPK.
Sebelumnya, KPK memastikan bukan sebagai pihak yang menyebar spanduk berisi gambar Ketua KPK Firli Bahuri. Spanduk tersebut berisi pesan dukungan kepada Firli untuk kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pemasangan tersebut, kami pastikan bukan program KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (27/5).
Ali mengatakan kegiatan KPK lebih mengedepankan sosialisasi dan kampanye yang fokus pada pencegahan korupsi. Sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan budaya antikorupsi.(OL-5)
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
Hasto mengeklaim tidak memiliki kedekatan pribadi dengan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Hasto ditawari posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 2014 dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 2019. Namun, Hasto menolak
Hasto Kristiyanto, menghadirkan Cecep Hidayat sebagai saksi meringankan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved