Selasa 24 Mei 2022, 07:54 WIB

KPK Temukan Bukti Suap Wali Kota Ambon yang Sengaja Dibakar

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Temukan Bukti Suap Wali Kota Ambon yang Sengaja Dibakar

ANTARA/Reno Esnir
Wali Kota Ambon Richard Louhennapessy

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan salinan dokumen dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy yang sengaja dibakar saat penggeledahan. Dokumen itu kini dianalisa penyidik.

"(Dokumen) yang sengaja dimusnahkan oleh oknum dimaksud telah kami peroleh dari tempat lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (24/5).

Meski begitu, pelaku pembakar dokumen bukan berarti sudah diampuni. KPK tetap menganalisa pelanggaran hukum dari aksi pembakaran barang bukti itu. Namun, KPK mendahulukan proses pengusutan dugaan suap Richard.

Baca juga: KPK: Richard Louhenapessy Diduga Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

"Sejauh ini, kami fokus lebih dahulu melengkapi alat bukti tersangka RL (Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan. Bukti dokumen telah kami miliki dari kegiatan penggeledahan beberapa tempat yang segera kami analisa dan sita sebagai barang bukti," ujar Ali.

Sejumlah saksi juga sudah disiapkan untuk mendalami dugaan suap ini. Saksi yang dipanggil nanti diharap kooperatif kepada penyidik.

Sebelumnya, KPK dihalangi saat menggeledah sejumlah lokasi perkara dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan retail pada 2020. Salah satu dokumen sengaja dimusnahkan oleh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ambon saat penyidik mencari barang bukti.

"Seketika juga, tim penyidik langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, 18 Mei 2022 lalu.

Ali mengatakan pegawai yang memusnahkan dokumen itu diduga diperintahkan oleh atasannya. Dokumen itu merupakan barang bukti yang dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara.

Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Dua pihak juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR). Amri masih dinyatakan buron.

Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, Amri juga mengguyur Richard sebesar Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.

KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Dispenad

KSAD: Manfaatkan Lahan Tidur untuk Antisipasi Krisis Pangan

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 03 Juli 2022, 13:30 WIB
"Langkah ini sebagai bentuk antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan," ujar...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Soal Sidang Lili: Penegakan Etik Dewas Menguatkan Pemberantasan Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 08:45 WIB
Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket MotoGP dari salah satu perusahaan badan usaha milik negara...
dok pribadi

PBNU Peringatkan Komentar Picisan dalam Kasus Mardani H Maming

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:20 WIB
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya