Dikritik ICW Terkait Harun Masiku, KPK: Terus Dikejar

Tokoh NU Ingatkan KPK Transparan dalam Kasus Gus Yaqut

SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Gratifikasi, Massa Aksi Minta KPK Periksa Pejabat Kementerian

Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lapor Jet Pribadi OSO Sebelum 30 Hari, Menag Nasaruddin Umar Bebas Sanksi Pidana

KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Pemulihan Aset Rp28,6 Triliun Jadi Bukti Komitmen Antikorupsi Pemerintah

Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.

Eks Pimpinan KPK Soroti Penerapan Pasal Tipikor, Soroti Konflik Kepentingan

Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.

ICW Soroti Dugaan Gratifikasi Fasilitas Jet untuk Menag dari OSO

ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan

ICW Sebut Jokowi Berupaya Cuci Tangan setelah Lemahkan KPK

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi Singgung Revisi UU KPK, ICW: Semacam Cuci Tangan

PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW

ICW Nilai Pemilihan Hakim MK Kali Ini Nodai Meritokrasi

Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.

ICW Nilai Kinerja KPK Belum Maksimal, Alat Canggih tak Jamin OTT Efektif

Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.

OTT Kepala Daerah Berulang, ICW Sebut Parpol Gagal Cegah Korupsi

Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia