Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pencarian buronan Harun Masiku. ICW menyebut Lembaga Antikorupsi sekadar 'lip service' dalam pencarian Harun serta khawatir dengan aktor politik.
"Kritikan dari ICW bagi kami adalah pil sehat yang mendorong semangat kami menangkap daftar pencarian orang (DPO) yang masih menjadi utang," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Karyoto menekankan bahwa KPK masih berupaya melacak keberadaan Harun. Pengejaran Harun dipastikan tidak berhenti.
"Saya enggak akan cerita yang diduga keberadaan (HM). Tapi yang jelas kami saat ini sudah mulai, artinya ketika dimungkinkan di tempat yang disinggahi, kami akan mencari," ucap Karyoto.
Dia mengajak publik serta ICW untuk saling membantu melaporkan ke KPK bila menemukan keberadaan Harun. Termasuk bila menemukan seseorang yang mirip dengan Harun.
Baca juga: Kejagung Periksa Presdir Alfamart terkait Korupsi Ekspor CPO
"Artinya kami tidak menutup diri. Mau ICW sekalipun, boleh, kasih tahu saya. Biar jangan beranggapan kita enggak mau jalan," ujar Karyoto.
Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai KPK enggan meringkus Harun. Padahal, dia sudah menjadi buronan lebih dari 850 hari.
KPK disebut berkilah ketika dikonfirmasi tentang keberadaan Harun. Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri beserta pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri terkait keberadaan Harun sekadar 'lip service' dan khawatir dengan aktor politik.
"Kami menduga, sumber persoalan pencarian Harun Masiku dikarenakan KPK, khususnya Firli, takut berhadapan dengan seorang aktor politik besar yang selama ini berada di balik buronan tersebut," kata Kurnia melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.(OL-4)
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved