Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI ekonomi Indonesia perlu mendapatkan stimulan dari orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang ekonomi, bukan hanya sebagai pertimbangan politis semata. Akibatnya ekonomi Indonesia tidak kunjung bertumbuh sesuai dengan harapan sejumlah mahasiswa yang tergabung Koalisi Mahasiswa Pemuda Reformasi (KMPR) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (18/5).
Dalam aksi itu koordinator KMPR, Fathur Rizki, menyatakan, Menteri Perekonomian dinilai gagal melakukan langkah penerapan kebijakan terkait stabilitas minyak goreng dan keliru.
"Menko Perekonomian dalam hal ini dinilai membuat kebijakan yang keliru," ujar Fathur Rizki, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, pada Rabu (18/5).
"Berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti satu harga, merevisi harga eceran tertinggi (HET), hingga domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), tidak mampu mengondisikan stabilitas stok minyak goreng, yang bergejolak sejak Oktober 2021 hingga sekarang," ujarnya.
Selain problem tata niaga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berdampak terhadap stabilitas minyak goreng di pasaran dan diduga ada indikasi penyalahgunaan dana kelapa sawit.
"Selain timbul problem tata kelola niaga kelapa sawit dinilai mengalami problem dan Menko Perekonomian terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan penanganan pengelolaan dana kelapa sawit. Karena menko perekonomian juga menjabat sebagai komite pengarah BPDPKS, KPK harus segera mengusut hal itu," kata Fathur.
Untuk itu, lanjut Fathur, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk reshufle Menko Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mengemban amanah Presiden Jokowi dalam peningkatan perekonomian d Indonesia.
"Sebagai pembantu Presiden Menko Perekonomian dinilai gagal. Maka presiden harus segera mereshufle karena tidak mampu menjalankan tugasnya", ungkapnya. (OL-13)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang dalam pengembangan industri, transisi energi, hingga penguatan rantai pasok global.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga minyak mentah hingga 82 dolar AS per barel tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved