KONDISI ekonomi Indonesia perlu mendapatkan stimulan dari orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang ekonomi, bukan hanya sebagai pertimbangan politis semata. Akibatnya ekonomi Indonesia tidak kunjung bertumbuh sesuai dengan harapan sejumlah mahasiswa yang tergabung Koalisi Mahasiswa Pemuda Reformasi (KMPR) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (18/5).
Dalam aksi itu koordinator KMPR, Fathur Rizki, menyatakan, Menteri Perekonomian dinilai gagal melakukan langkah penerapan kebijakan terkait stabilitas minyak goreng dan keliru.
"Menko Perekonomian dalam hal ini dinilai membuat kebijakan yang keliru," ujar Fathur Rizki, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, pada Rabu (18/5).
"Berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti satu harga, merevisi harga eceran tertinggi (HET), hingga domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), tidak mampu mengondisikan stabilitas stok minyak goreng, yang bergejolak sejak Oktober 2021 hingga sekarang," ujarnya.
Selain problem tata niaga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berdampak terhadap stabilitas minyak goreng di pasaran dan diduga ada indikasi penyalahgunaan dana kelapa sawit.
"Selain timbul problem tata kelola niaga kelapa sawit dinilai mengalami problem dan Menko Perekonomian terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan penanganan pengelolaan dana kelapa sawit. Karena menko perekonomian juga menjabat sebagai komite pengarah BPDPKS, KPK harus segera mengusut hal itu," kata Fathur.
Untuk itu, lanjut Fathur, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk reshufle Menko Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mengemban amanah Presiden Jokowi dalam peningkatan perekonomian d Indonesia.
"Sebagai pembantu Presiden Menko Perekonomian dinilai gagal. Maka presiden harus segera mereshufle karena tidak mampu menjalankan tugasnya", ungkapnya. (OL-13)
