Rabu 18 Mei 2022, 23:09 WIB

Kerja Sama KSP dengan Pihak Lain Dilakukan sesuai Ketentuan Hukum

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kerja Sama KSP dengan Pihak Lain Dilakukan sesuai Ketentuan Hukum

MI/Rommy Pujianto
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani

 

DEPUTI V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani menegaskan, kerja sama KSP dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Jaleswari menegaskan hal tersebut sehubungan dengan bergulirnya penggiringan opini terkait legitimasi Pasal 38(2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan kerja sama  KSP dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KSP. 

Jaleswari menjelaskan pasal 38(2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 pada prinsipnya merupakan kodifikasi praktik kerjasama dengan mitra-mitra untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga yang dalam hal ini ialah KSP. Pelaksanaan pasal tersebut juga harus melalui berbagai mekanisme kontrol, di antaranya tidak boleh merugikan kepentingan negara dan  harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini artinya pelaksanaan pasal tersebut mengedepankan asas legalitas dari perspektif hukum administrasi negara dan kepentingan nasional dari perspektif politik kelembagaan," kata Jaleswari.

Jaleswari menambahkan, kerja sama dengan pihak.lain tidak lepas dati pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Baca juga : Amankan IKN, Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Udara dan Laut Dekat IKN

"Serupa lembaga non struktural lainnya, KSP pun tidak lepas dari pengawasan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.

Jaleswari juga menjelaskan praktik sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut bukan praktik yang asing dalam kelembagaan sebelumnya. Dia mencontohkan dalam konteks unit kepresidenan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menggunakan rumusan pasal serupa. 

Pasal terkait dalam perpres tersebut menyebutkan pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal tersebut juga menyebutkan Kepala UKP-PPP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (RO/OL-7)

Baca Juga

dok.pribadi

PB PMII Ajak Rakyat Jangan Pilih Capres/Cawapres Oligarki di Pemilu 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 27 Juni 2022, 08:42 WIB
PB PMII menyerukan agar rakyat jangan memilih Capres dan Cawapres hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun...
MI/Ramdani

KPU: Sudah 21 Parpol yang Terintegrasi Sipol, 10 Parpol Baru

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 27 Juni 2022, 07:25 WIB
KPU menyebutkan data yang masuk hingga Minggu (26/6) sudah 21 parpol yang terdaftar pada sistem Sipol pendaftaran dan verifikasi partai...
AFP

Madrid Siap Lego Asensio dan Ceballos Demi Dana Segar

👤Ant 🕔Minggu 26 Juni 2022, 23:48 WIB
Diperkirakan Asensio dapat memberikan Los Blancos dana penjualan sebesar 50 juta euro (sekitar Rp783...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya