Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut masih melakukan penyaringan terhadap tiga calon nama penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta. Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober mendatang.
"Sudah melihat-melihat (calon penjabat DKI), Kemendagri akan ajukan tiga nama, sama seperti kami ajukan ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik kepada wartawan, Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (13/5).
Akmal menekankan pihaknya hanya memberikan tiga alternatif nama dan tidak berhak menentukan siapa pihak yang akan menggantikan Anies. Pemilihan sosok yang akan duduk di DKI 1 merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Siapa orangnya, kita serahkan ke usernya, usernya siapa Pak Presiden (Jokowi)," terangnya.
Baca juga: Mendagri Saring Nama Gubernur Pengganti Anies
Selain itu, Akmal tidak dapat mengungkap tiga calon nama penjabat DKI Jakarta. Hal itu merupakan hak pererogratif Presiden Jokowi. Terlebih tidak aturan untuk membuka tiga nama tersebut ke masyarakat.
"Tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan (tiga) nama itu," bebernya. (A-2)
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved