Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut masih melakukan penyaringan terhadap tiga calon nama penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta. Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober mendatang.
"Sudah melihat-melihat (calon penjabat DKI), Kemendagri akan ajukan tiga nama, sama seperti kami ajukan ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik kepada wartawan, Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (13/5).
Akmal menekankan pihaknya hanya memberikan tiga alternatif nama dan tidak berhak menentukan siapa pihak yang akan menggantikan Anies. Pemilihan sosok yang akan duduk di DKI 1 merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Siapa orangnya, kita serahkan ke usernya, usernya siapa Pak Presiden (Jokowi)," terangnya.
Baca juga: Mendagri Saring Nama Gubernur Pengganti Anies
Selain itu, Akmal tidak dapat mengungkap tiga calon nama penjabat DKI Jakarta. Hal itu merupakan hak pererogratif Presiden Jokowi. Terlebih tidak aturan untuk membuka tiga nama tersebut ke masyarakat.
"Tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan (tiga) nama itu," bebernya. (A-2)
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved