SETIAP penjabat (pj) kepala daerah wajib membuat evaluasi secara berkala guna memastikan tugas dan tanggung jawab dijalankan baik dan benar.
"(Evaluasi) tiga bulan sekali sesuai undang-undang. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performancenya bagus atau tidak," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Tito menjelaskan pj kepala daerah setingkat gubernur dapat melaporkan evaluasi kinerjanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui dirinya. Sedangkan, pj kepala daerah setingkat bupati dan wali kota melaporkan ke mendagri melalui gubernur.
"Lalu kita akan lihat apa yang mereka kerjakan sehingga kita lihat di lapangan," jelasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Beberkan Kriteria Calon Penjabat Gubernur DKI
Nantinya, hasil evaluasi pj kepala daerah itu menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan masa jabatannya. Sebab, maksimal lama jabatan pj kepala daerah selama satu tahun.
"(Selama) satu tahun, undang-undang mengatur itu, nanti baru bisa diperpanjang orang yang sama atau diganti orang berbeda," tuturnya.
Perlu diketahui Tito telah melantik lima pj kepala daerah. Mereka ialah Al Muktabar menjadi penjabat Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Akmal Malik menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Hamka Hendra Noer menjadi penjabat Gubernur Gorontalo dan Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua Barat.(OL-5)
