Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik lima penjabat kepala daerah. Pelantikan tersebut akan digelar, Kamis (12/5) di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
"Iya betul sekali besok pukil 08.00 pagi akan melantik lima penjabat kepaal daerah gubernur. Di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri," ujar Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media saat dihubungi, Rabu (11/5).
Baca juga : Irma Chaniago: Rencana Demo Pemakzulan tak Paham UU
Penjabat yang dilantik diantaranya Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar yang akan menjadi Penjabat Gubernur Banten, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Barat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin yang akan menjadi Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang akan menjadi Penjabat Gubernur SUlawesi Barat.
Kemudian, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer yang akan menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo, serta Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri Paulus Waterpauw yang akan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat. (OL-7)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved