Rabu 11 Mei 2022, 12:55 WIB

Kejagung Perpanjang Penahanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

 Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kejagung Perpanjang Penahanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

FOTO/Puspenkum Kejagung
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (kiri) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejagung.

 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) memperpanjang masa penahanan empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Salah satu tersangka itu diketahui adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, perpanjangan itu dilakukan sejak Senin (9/5) sampai 40 hari ke depan. Sebelumnya, para tersangka ditahan sejak Selasa (19/4) selama 20 hari sampai Minggu (8/5).

Diketahui, tiga terasangka lainnya dalam perkara itu merupakan pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Tagore.

Baca juga: Kejagung Periksa Akuntan PT Wilmar Nabati Usut Rasuah Ekspor Minyak Goreng

"Empat orang tersangka dilkukan perpanjangan penahanan sampai dengan 17 Juni 2022," jelas Ketut melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Tersangka Stanley dan Picare ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tersangka Master dan Indrasari mendekam di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung.

"Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai," jelas Ketut.

Penyidik JAM-Pidsus menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Jaksa akan mengarahkan perkara yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2021 sampai Maret 2022 itu ke pembuktian perekonomian negara.

Para tersangka diduga melakukan permufakatan atas terbitnya perizinan ekspor yang dikeluarkan Kemendag. Padahal, tiga perusahaan yang pengurusnya dijadikan tersangka tidak memenuhi persyaratan untuk ekspor.

Syarat yang dimaksud adalah kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). (Tri/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Hukuman Dua Koruptor ASABRI Dipangkas Pengadilan Tinggi Jakarta

👤┬áTri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:53 WIB
Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman dua mantan Direktur Utama ASABRI yakni Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn)...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Puan Miliki Alasan Tolak Interupsi dan Tutup Sidang Paripurna

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:29 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat telah berlangsung selama 3 jam dan melewati aturan jadwal rapat di masa pandemi covid-19, yakni...
ANTARA/Reno Esnir

Lili Pintauli akan Diperiksa Dewas KPK Pekan Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 25 Mei 2022, 12:36 WIB
Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Lili diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton MotoGP di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya