Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan pemerintah perlu menambah jumlah bus mudik gratis sebagai langkah evaluasi dalam mengantisipasi kenaikan harga tiket bus yang kerap terjadi pada periode mudik lebaran.
''Kenaikan harga tiket pasti akan terjadi ketika permintaan meningkat sedangkan jumlah bus yang beroperasi tidak bertambah,'' kata Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Minggu (1/5).
Namun, Toriq Hidayat mencemaskan ketidakmampuan untuk memastikan aturan tarif batas atas dan bawah dipatuhi oleh perusahaan otobus (PO), sehingga ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban. Toriq memahami alasan kenaikan harga tiket tersebut oleh PO. Salah satunya untuk menutup biaya operasional, bus yang berangkat mengantar pemudik ke daerah tujuan sering kali kosong ketika balik.
Baca Juga: Puan Berkomitmen Kawal Regulasi Keberpihakan pada Buruh
Namun, dia tidak ingin PO menaikkan harga semaunya hingga melebihi batas tarif atas. ''Oleh karenanya, saya minta agar Kemenhub melakukan upaya untuk menjamin hal tersebut tidak terjadi. Salah satunya terus-menerus melakukan sidak ke setiap terminal utama dan terminal bayangan selama mudik,'' katanya.
Untuk itu, ujar dia, Kemenhub harus menambah kuota armada bus program mudik gratis pada Lebaran tahun 2022. Ia berpendapat bahwa jumlah 686 armada bus yang disewa Kemenhub untuk keperluan program mudik masih sangat kurang dibanding perkiraan jumlah pemudik.
''Kemenhub bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan armada untuk warganya pulang kampung dan atau pihak swasta. Saya yakin upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka membantu masyarakat kecil dan menengah mudik, akan diapresiasi oleh mereka,'' katanya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini kondisi perekonomian masih belum pulih benar. Sebagaimana diwartakan, kenaikan harga tiket bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang terjadi sejak H-14 Lebaran 2022, kata Koordinator Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan Terminal Pulo Gebang Hendra Kurniawan.
''Jadi, itu sudah dimulai dari minggu ketiga di bulan April. Artinya, H-14 sudah dinaikkan oleh mereka (perusahaan otobus/PO). Ada yang naik sekitar minimal 40% sampai dengan 80%,'' kata Hendra Kurniawan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (25/4).
Namun, tambahnya, sejumlah PO menaikkan harga tiket secara bertahap, sehingga tidak langsung naik 80%. ''Ya memang rata-rata beberapa PO yang ada di Terminal Pulo Gebang sudah menaikkan harga tiket secara bertahap. Jadi tidak langsung, misal tidak langsung 80%. Sejak H-14 sudah mengalami kenaikan walaupun kenaikannya secara bertahap tidak langsung besar,'' katanya.
Alasan kenaikan harga tiket tersebut, lanjutnya, dilakukan salah satunya untuk menutup biaya operasional PO tersebut. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved