Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI-P Puan Maharani meminta kader untuk selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei. Puan menilai memilih pemimpin yakni dilihat dari kualitasnya, bukan popularitasnya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan sependapat dengan Puan. Ia menilai survei memakai pendekatan kuantitatif yang hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal itu membuat pendekatan itu tidak mendalam dan tidak dapat menjangkau secara kualitatif.
"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemimpin yang populer, pemimpin yang pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," tegasnya, Kamis (28/4).
Ia menegaskan bahwa perbincangan di sosial media termasuk dalam manipulasi persepsi publik. Sosok yang diperbincangkan di media sosial seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer.
Namun menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.
"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Yaitu yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas mensejahterakan rakyatnya di segala bidang," tegasnya.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak, bahkan termasuk kepiawaian menanggani kemacetan, dan pemerataan akses pendidikan. Baru kemudian aspek penegakan hukum.
Sebab itu, Emrus menyarankan pada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan. Karena banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuatitatif. Pemimpin bangsa masa depan harus dilihat dalam kaca mata kualitas.
"Kualitatif ini, salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," tegasnya.
Dalam pandangan Emrus, setidaknya ada beberapa sosok pemimpin berkualitas, seperti Surya Paloh, Nasaruddin Umar, dan Puan Maharani.
Sementara itu, pakar komunikasi dan pemasaran politik dari UGM Nyarwi Ahmad mengungkapkan bahwa pernyataan Puan Maharani tersebut sebagai pesan terbuka untuk semua kader partai, baik yang mendukung Puan Maharani atau tidak.
"Saya kita itu bisa menjadi pesan terbuka kepada para kader PDI-P, baik yang mendukung Mas Ganjar atau bahkan yang mendukung Mbak Puan," ujar Nyarwi.
Executive Director Indonesian Presidential Studies itu mengungkapkan pesan terbuka yang dimaksud adalah para kader diminta untuk tidak silau atau patah harapan ketika elektabilitas dan popularitas tokoh yang didukung masih rendah.
"Pesan terbukanya adalah hasil survei yang ada jangan menjadikan puas atau sebaliknya. Misalnya kalau elektabilitas Mbak Puan kecil juga jangan patah harapan. Masih ada peluang untuk berusaha meningkatkan dukungan pada kader PDIP termasuk Mbak Puan," ujarnya.
Menurutnya, hasil survei yang selama ini cukup sering muncul di publik adalah soal elektabilitas dan popularitas. Pernyataan Puan bisa dimaknai agar para kader lebih bisa berpikir dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja.
"Saya kira itu hal yang bagus Mbak Puan menyampaikan hal itu agar berpikirnya lebih strategis. Tidak silau pada aspek-aspek popularitas dan elektabilitas. Jauh di bawah itu ada banyak hal yang bisa berguna untuk pengembangan partai, memperkuat kinerja partai, atau memperluas daya jangkau partai ke masyarakat," tegasnya. (RO/OL-15)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved