Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA DPP PDI-P Puan Maharani meminta kader untuk selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei. Puan menilai memilih pemimpin yakni dilihat dari kualitasnya, bukan popularitasnya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan sependapat dengan Puan. Ia menilai survei memakai pendekatan kuantitatif yang hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal itu membuat pendekatan itu tidak mendalam dan tidak dapat menjangkau secara kualitatif.
"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemimpin yang populer, pemimpin yang pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," tegasnya, Kamis (28/4).
Ia menegaskan bahwa perbincangan di sosial media termasuk dalam manipulasi persepsi publik. Sosok yang diperbincangkan di media sosial seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer.
Namun menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.
"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Yaitu yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas mensejahterakan rakyatnya di segala bidang," tegasnya.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak, bahkan termasuk kepiawaian menanggani kemacetan, dan pemerataan akses pendidikan. Baru kemudian aspek penegakan hukum.
Sebab itu, Emrus menyarankan pada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan. Karena banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuatitatif. Pemimpin bangsa masa depan harus dilihat dalam kaca mata kualitas.
"Kualitatif ini, salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," tegasnya.
Dalam pandangan Emrus, setidaknya ada beberapa sosok pemimpin berkualitas, seperti Surya Paloh, Nasaruddin Umar, dan Puan Maharani.
Sementara itu, pakar komunikasi dan pemasaran politik dari UGM Nyarwi Ahmad mengungkapkan bahwa pernyataan Puan Maharani tersebut sebagai pesan terbuka untuk semua kader partai, baik yang mendukung Puan Maharani atau tidak.
"Saya kita itu bisa menjadi pesan terbuka kepada para kader PDI-P, baik yang mendukung Mas Ganjar atau bahkan yang mendukung Mbak Puan," ujar Nyarwi.
Executive Director Indonesian Presidential Studies itu mengungkapkan pesan terbuka yang dimaksud adalah para kader diminta untuk tidak silau atau patah harapan ketika elektabilitas dan popularitas tokoh yang didukung masih rendah.
"Pesan terbukanya adalah hasil survei yang ada jangan menjadikan puas atau sebaliknya. Misalnya kalau elektabilitas Mbak Puan kecil juga jangan patah harapan. Masih ada peluang untuk berusaha meningkatkan dukungan pada kader PDIP termasuk Mbak Puan," ujarnya.
Menurutnya, hasil survei yang selama ini cukup sering muncul di publik adalah soal elektabilitas dan popularitas. Pernyataan Puan bisa dimaknai agar para kader lebih bisa berpikir dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja.
"Saya kira itu hal yang bagus Mbak Puan menyampaikan hal itu agar berpikirnya lebih strategis. Tidak silau pada aspek-aspek popularitas dan elektabilitas. Jauh di bawah itu ada banyak hal yang bisa berguna untuk pengembangan partai, memperkuat kinerja partai, atau memperluas daya jangkau partai ke masyarakat," tegasnya. (RO/OL-15)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved