Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) Muchtar Taufiq berharap tiga elemen di dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu), yakni Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri dapat meningkatkan soliditas demi mengoptimalkan penanganan pelanggaran pemilu.
"Saya berharap sentra gakkumdu, termasuk juga Sentra Gakkumdu Jaksel lebih solid lagi dengan landasan kerja berupa peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan tentang penanganan pelaporan dan pengaduan maupun peraturan tentang tata kerja yang berlaku," kata Muchtar saat membuka kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan di Golden Boutiqe Hotel, Jakarta, Selasa (26/4).
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jaksel Abdul Salam menjelaskan lebih lanjut mengenai sentra gakkumdu. Ia menyampaikan sentra gakkumdu terdapat di bawaslu kabupaten/kota untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu.
Sentra gakkumdu, lanjut dia, terdiri atas unsur bawaslu selaku pengawas, kepolisian selaku penyidik, dan unsur kejaksaan selaku penuntut umum. Adapun peraturan terbaru yang mengatur sentra gakkumdu ini adalah Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI, Nomor 5, 1, dan 14 Tahun 2020. "Yang terbaru, ada Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI, Nomor 5, 1, dan 14 Tahun 2020," ujar Abdul Salam.
Dalam menangani dugaan pelanggaran yang ada, menurut Abdul Salam, sentra gakkumdu kerap menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah jadwal pemanggilan dan pemeriksaan para pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu terkadang tertunda karena menyesuaikan ketersediaan waktu penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU). Karena itu, dia menyebutkan tiga elemen dalam sentra gakkumdu perlu meningkatkan soliditas dan kerja sama.
"Ke depannya, soliditas dan kerja sama antara Bawaslu Jaksel, Polres Jaksel, dan Kejari Jaksel diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam penetapan dan penugasan personel yang telah ditunjuk," kata Abdul Salam.
Selanjutnya, menjelang mulainya tahapan Pemilu 2024, Muchtar mengatakan bahwa Bawaslu Jaksel mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pemilu.
"Sesuai dengan tagline, yakni cegah, awasi, dan tindak, kami bertekad bahwa di Jakarta Selatan pada seluruh tahapan Pemilu 2024 tidak terjadi pelanggaran yang berat. Kami berupaya mengedepankan upaya pencegahan terlebih dahulu," ujarnya. (Ant/OL-15)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Kelima anggota grup K-pop NewJeans menggelar konferensi pers darurat untuk mengumumkan keputusan penting mereka—mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi ADOR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved