Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) Muchtar Taufiq berharap tiga elemen di dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu), yakni Bawaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri dapat meningkatkan soliditas demi mengoptimalkan penanganan pelanggaran pemilu.
"Saya berharap sentra gakkumdu, termasuk juga Sentra Gakkumdu Jaksel lebih solid lagi dengan landasan kerja berupa peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan tentang penanganan pelaporan dan pengaduan maupun peraturan tentang tata kerja yang berlaku," kata Muchtar saat membuka kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan di Golden Boutiqe Hotel, Jakarta, Selasa (26/4).
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jaksel Abdul Salam menjelaskan lebih lanjut mengenai sentra gakkumdu. Ia menyampaikan sentra gakkumdu terdapat di bawaslu kabupaten/kota untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu.
Sentra gakkumdu, lanjut dia, terdiri atas unsur bawaslu selaku pengawas, kepolisian selaku penyidik, dan unsur kejaksaan selaku penuntut umum. Adapun peraturan terbaru yang mengatur sentra gakkumdu ini adalah Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI, Nomor 5, 1, dan 14 Tahun 2020. "Yang terbaru, ada Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI, Nomor 5, 1, dan 14 Tahun 2020," ujar Abdul Salam.
Dalam menangani dugaan pelanggaran yang ada, menurut Abdul Salam, sentra gakkumdu kerap menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah jadwal pemanggilan dan pemeriksaan para pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu terkadang tertunda karena menyesuaikan ketersediaan waktu penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU). Karena itu, dia menyebutkan tiga elemen dalam sentra gakkumdu perlu meningkatkan soliditas dan kerja sama.
"Ke depannya, soliditas dan kerja sama antara Bawaslu Jaksel, Polres Jaksel, dan Kejari Jaksel diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam penetapan dan penugasan personel yang telah ditunjuk," kata Abdul Salam.
Selanjutnya, menjelang mulainya tahapan Pemilu 2024, Muchtar mengatakan bahwa Bawaslu Jaksel mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pemilu.
"Sesuai dengan tagline, yakni cegah, awasi, dan tindak, kami bertekad bahwa di Jakarta Selatan pada seluruh tahapan Pemilu 2024 tidak terjadi pelanggaran yang berat. Kami berupaya mengedepankan upaya pencegahan terlebih dahulu," ujarnya. (Ant/OL-15)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa ancaman menggunakan senjata tajam saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan reklame ilegal di Bekasi Utara
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved