Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani dinilai mempunyai potensi besar menjadi calon presiden. Hal Ini terkait tampilnya Puan dalam agenda peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-67.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menilai penampilan Puan di KAA membawa isu global yang jadi kegelisahan bersama yakni covid-19.
Hal ini, menurut Hendra, menunjukkan Puan tak hanya paham isu lokal, tetapi juga memahami isu global.
"Saya katakan Puan ini punya potensi besar maju dan layak menjadi calon presiden. Ini nampak dari agenda KAA dimana dia sangat paham isu global dunia," jelasnya, Selasa (26/4).
Hendra menyatakan dunia saat ini butuh saling kerja sama dan bergandengan tangan hadapi pandemi.
Puan dengan pesannya di KAA dapat membawa efek positif rekatkan hubungan antar sesama negara dunia. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan kerja sama intens antarnegara global dalam hadapi pandemi covid-19.
Baca juga: Puan Resmikan Proyek yang Langsung Menyentuh Rakyat
Hencra mengatakan salah satu karakter pemimpin bangsa.adalah cepat tanggap dalam merespon isu publik.
"Apalagi pandemi berefek pada seluruh lapisan masyarakat. Memang dibutuhkan upaya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya," jelasnya.
Hendra juga melihat ada kesamaan karakteristik kepemimpinan antara Puan dengan kakeknya Soekarno.
Founding father kala itu, menurut Hendra, menyuarakan masalah aktual dunia yakni masalah imperialisme dihadapi banyak negara.
Sementara Puan saat ini menyuarakan masalah pandemi yang menyerang secara global. Baginya karakter pemimpin bangsa adalah vokal dalam suarakan kepentingan publik.
"Menurut saya Puan saat ini tampilkan spirit kepemimpinan Bung Karno. Tidak hanya urusan dalam negeri saja yang jadi perhatiannya, namun juga masalah internasional terkini," tegasnya.
Sebagai informasi, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar kembali peringatan tahunan KAA pasca-dua tahun vakum akibat pandemi. I
ni karena aktivitas publik juga sudah mulai bisa lebih leluasa seiring dengan kasus Covid-19 yang makin menurun dan makin jinak gejalanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan semangat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) di Bandung 67 tahun silam sangat relevan dengan upaya dunia untuk bangkit melawan pandemi saat ini.
"Jika dulu yang menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika adalah semangat melawan imperialisme dan kolonialisme," ujar Puan.
"Maka kini bangsa-bangsa di berbagai negara kembali bersatu untuk melawan pandemi Covid-19 dengan saling sinergis dan bekerja sama," tuturnya. (RO/OL-09)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved