Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masih digodok di KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menerangkan banyak peraturan yang tidak berubah dari PKPU sebelumnya.
"Kalau yang habis pemungutan suara sampai penetapan relatif tidak ada perubahan," ucap Hasyim, Selasa (19/4).
Kemudian, lanjut Hasyim, awal tahapan sampai pencalonan relatif turut tidak mengalami perubahan peraturan.
Baca juga: Durasi Kampanye Dipersingkat, Capres Bisa Kunjungan 5 Kabupaten Sehari
Hasyim menjelaskan peraturan yang harus dicek ulang ialah pencalonan sampai daftar calon tetap (DCT), logistik, dan kampanye.
"Tinggal tiga itu saja yang harus dimatangkan lagi," ungkapnya.
"Karena tiga ini saling berkaitan ya, yang namanya pengadaan logistik dimulai dari DCT, karena by name di surat suara, tentu harus ada namanya," paparnya.
Lalu, lanjut Hasyim, kampanye juga dimulai setelah 3 hari DCT.
"Intinya mulai dari timelinenya, durasi pencalonannya berapa lama, dimulai kapan, DCTnya kapan, kita matangkan lagi untuk sinkronisasi dengan pengadaan logistic maupun untuk kampanye," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.
Adapun topik yang akan dibahas menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
"Konsinyering akan membahas detail-detailnya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran,” ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/4).
Diketahui, awalnya, KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar.
KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun. Hasyim mengemukakan hasil penyisiran anggaran terbaru nantinya akan menentukan berapa total kebutuhan anggaran pemilu 2024. (OL-1)
KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved