Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masih digodok di KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menerangkan banyak peraturan yang tidak berubah dari PKPU sebelumnya.
"Kalau yang habis pemungutan suara sampai penetapan relatif tidak ada perubahan," ucap Hasyim, Selasa (19/4).
Kemudian, lanjut Hasyim, awal tahapan sampai pencalonan relatif turut tidak mengalami perubahan peraturan.
Baca juga: Durasi Kampanye Dipersingkat, Capres Bisa Kunjungan 5 Kabupaten Sehari
Hasyim menjelaskan peraturan yang harus dicek ulang ialah pencalonan sampai daftar calon tetap (DCT), logistik, dan kampanye.
"Tinggal tiga itu saja yang harus dimatangkan lagi," ungkapnya.
"Karena tiga ini saling berkaitan ya, yang namanya pengadaan logistik dimulai dari DCT, karena by name di surat suara, tentu harus ada namanya," paparnya.
Lalu, lanjut Hasyim, kampanye juga dimulai setelah 3 hari DCT.
"Intinya mulai dari timelinenya, durasi pencalonannya berapa lama, dimulai kapan, DCTnya kapan, kita matangkan lagi untuk sinkronisasi dengan pengadaan logistic maupun untuk kampanye," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.
Adapun topik yang akan dibahas menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
"Konsinyering akan membahas detail-detailnya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran,” ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/4).
Diketahui, awalnya, KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar.
KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun. Hasyim mengemukakan hasil penyisiran anggaran terbaru nantinya akan menentukan berapa total kebutuhan anggaran pemilu 2024. (OL-1)
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perjuangan rakyat.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut DPR RI sudah memenuhi janjinya dengan menyetujui Revisi perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan di Pilkada
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved