Selasa 19 April 2022, 05:07 WIB

Ketua KPU: Tidak Banyak yang Berubah dari PKPU

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Ketua KPU: Tidak Banyak yang Berubah dari PKPU

MI/Susanto
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.

 

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU), masih digodok di KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menerangkan banyak peraturan yang tidak berubah dari PKPU sebelumnya.

"Kalau yang habis pemungutan suara sampai penetapan relatif tidak ada perubahan," ucap Hasyim, Selasa (19/4).

Kemudian, lanjut Hasyim, awal tahapan sampai pencalonan relatif turut tidak mengalami perubahan peraturan.

Baca juga: Durasi Kampanye Dipersingkat, Capres Bisa Kunjungan 5 Kabupaten Sehari

Hasyim menjelaskan peraturan yang harus dicek ulang ialah pencalonan sampai daftar calon tetap (DCT), logistik, dan kampanye.

"Tinggal tiga itu saja yang harus dimatangkan lagi," ungkapnya.

"Karena tiga ini saling berkaitan ya, yang namanya pengadaan logistik dimulai dari DCT, karena by name di surat suara, tentu harus ada namanya," paparnya.

Lalu, lanjut Hasyim, kampanye juga dimulai setelah 3 hari DCT.

"Intinya mulai dari timelinenya, durasi pencalonannya berapa lama, dimulai kapan, DCTnya kapan, kita matangkan lagi untuk sinkronisasi dengan pengadaan logistic maupun untuk kampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.

Adapun topik yang akan dibahas menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.

"Konsinyering akan membahas detail-detailnya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran,” ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/4).

Diketahui, awalnya, KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar.

KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun. Hasyim mengemukakan hasil penyisiran anggaran terbaru nantinya akan menentukan berapa total kebutuhan anggaran pemilu 2024. (OL-1)

Baca Juga

Antara

MK Tolak Permohonan Anis Matta Soal Keserentakan Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 07 Juli 2022, 13:15 WIB
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemilu harus tetap diselenggarakan secara serentak, demi penguatan sistem pemerintahan...
Ist/DPR

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 12:26 WIB
Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga...
ANTARA/Galih Pradipta

Demokrat Bantah Mensyaratkan AHY Jadi Capres atau Cawapres dalam Penjajakan Koalisi

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 07 Juli 2022, 11:43 WIB
Putra Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut mengedepankan pembahasan visi, misi, dan platform...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya