KPU: Anggaran Pemilu 2024 Membengkak Karena Faktor Infrastruktur

ANGGARAN Pemilu 2024 dinilai sangat besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan sejumlah alasan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi membengkak. 

"Yang pertama mengapa anggaran besar? Karena keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekedar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4)

Aspek infrastruktur yang dimaksud di antaranya kantor dan gudang logistik KPU di daerah. Mayoritas kedua fasilitas itu masih berstatus sewa.

Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan meminta fasilitas pemerintah pusat yang ada di daerah untuk dihibahkan ke KPU. 

"Sehingga dengan begitu, data yang kami sampaikan kantor-kantor KPU mana saja yang sifatnya masih sewa atau kondisinya masih layak atau kurang memadai itu akan menjadi prioritas-prioritas dari dukungan infrastruktur," ungkap dia.

Alasan kedua anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 membengkak yaitu pandemi covid-19. Apalagi tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022.

"Memang pemilu kita 2024, coblosannya 14 Februari 2024 tapi sesungguhnya tahapan dimulai tahun ini 2022," sebut dia.

Dia menyampaikan alasan memasukkan pengadaan perlindungan ke dalam anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk memastikan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada 2020, kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU, penyelenggara pilkada itu difasiitasi sepenuhnya oleh pemerintah daerahnya," ujarnya.

Dia meminta agar kedua permasalahan tersebut dibantu oleh pemerintah. Jika bisa dilakukan, dia meyakini anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan.

Hasyim juga meminta bantuan pemerintah untuk membantu merumuskan anggaran di luar elektoral, seperti infrastruktur dan kebutuhan perlindungan dari covid-19. Sehingga, KPU fokus menyusun anggaran aspek elektoral. 

"Kami memohon, sebaiknya kami konsentrasi kepada anggaran yang aspek elektoral saja," pungkasnya. (OL-8)