6.826 Personel Gabungan Amankan Demo 11 April di Gedung DPR dan Monas

Sebanyak 6.826 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat di kawasan Monas dan di depan Gedung DPR pada Senin (11/4).

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan sebanyak 5.626 personel yang terdiri dari Brimob dan Kodam Jaya akan siaga di Patung Kuda, Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Sedangkan 1.200 personel akan diterjunkan untuk mengawal demo di depan Gedung DPR.

Fadil mengimbau aparat yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa dengan humanis.

"Pertama laksanakan tugas dengan humanis dan persuasif. Junjung tinggi hak asasi dan mekanismme demokrasi untuk sampaikan pendapat," kata Fadil di Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Ia juga meminta aparat untuk menganggap mahasiswa yang tengah melakukan demo sebagai anak kandung. Ia mengatakan mahasiswa yang tengah demo harus dijaga seperti anak kandung yang tengah bermain.

"Mahasiswa anggap saja sebagai anak sendiri. Menjaga mahasiswa seperti menjaga anak yang sedang bermain," kata Fadil.

Fadil melanjutkan, dalam menjaga anak yang tengah bermain harus penuh kasih sayang. Sehingga, aksi unjuk yang digelar oleh mahasiswa dapat berjalan lancar dan kondusif.

Diketahui pada 11 April 2022 sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (11/4).

Unjuk rasa akan mulai pukul 10.00 WIB di dua titik, yakni Patung Kuda Monas dan kawasan DPR RI.

Salah satu yang melakukan aksi unjuk rasa yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Adapun empat tuntutan yang digaungkan BEM SI yakni:

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. (OL-12)