Cipayung Plus Tolak Kenaikan Harga BBM, Bahan Pokok dan PPn

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus melakukan unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Ada tiga tuntutan yang disampaikan kelompok ini.

Pertama, menolak kenaikan harga pangan, BBM, LPG dan PPn. Hal ini disuarakan karena semakin menyengsarakan rakyat dan tidak memenuhi rasa keadilan di tengah pendapatan rakyat belum pulih akibat pandemi Covid-19.

Kedua, mendorong pemerintah segera mempercepat swasembada pangan serta dan kedaulatan energi nasional.

Ketiga, mendorong Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi Kabinet yang berhubungan dengan kenaikan harga pangan, LPJ, BBM dan PPn.

Cipayung Plus merupakan kelompok organisasi mahasiswa yang berasal dari sejumlah elemen, yaitu PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP KMHDI, DPP IMM, PP HIKMAHBUDHI, LMND, PB PII, HIMA PERSIS, PP KAMMI dan DPP GMNI.

Pada aksi unjuk rasa ini, perwakilan organisasi melakukan orasi secara bergantian di atas pick up (bak terbuka). Mereka meneriakkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dirasa memberatkan dan menyengsarakan rakyat.

Para mahasiswa juga membentangkan poster dan spanduk yang berisi, antara lain "Cipayung Plus Menolak Kenaikan Harga BBM & LPG", "Cipayung Plus Menolak Kenaikan Harga Bahan Pokok", dan "Cipayung Plus Menolak Kenaikan PPN".

Perwakilan DPP KAMMI Zaki Ahmad Rifai menyatakan, aksi demonstrasi yang dijalankan tak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya ingin pemerintah mendengar aspirasi mahasiswa yang juga suara rakyat terkait naiknya bahan pokok dan BBM serta sejumlah kebutuhan lain.

"Kita tak akan berhenti sampai di sini. Kita akan kritisi kebijakan pemerintah selagi tidak pro rakyat. Pasca lebaran, kita akan bergerak lagi," tegas Zaki Ahmad Rifai dalam keterangnya yang diterimas, Sabtu (9/4).

Zaki menyampaikan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM Pertamax dan LPG yang semula berkisar dari Rp. 9.000,00 – 9.400,00 menjadi Rp. 12.500,00 - 13.000,00 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Sementara LPG non subsidi mengalami kenaikan sejak Desember 2021 dan Awal februari 2022 dengan harga jual sekarang sebesar Rp. 15.500 dari harga semula Rp.13.500. "Rakyat sedang susah, jadi kebijakan ini harus ditolak bersama," ungkapnya

Selain itu, pemerintah juga menaikan PPn yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen. Kenaikan PPN ini, lanjut dia, juga akan berdampak signifikan dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi.

Dimana salah satu karakteristik PPn adalah pajak yang bersifat tidak langsung dikenakan kepada masyarakat tetapi kepada barang atau jasa yang dikonsumsi. Artinya kenaikan PPn ini menjadi tanggung jawab konsumen bukan pedagang atau produsen yang disebabkan oleh sifat pengenaan pajaknya atas obyek barang yang dibeli bukan subyek.

Cipayung Plus, kata Zaki, juga sedang melakukan konsolidasi secara internal terkait rencana aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia. Unjuk rasa tersebut, isu yang diangkat juga sama, yaitu menolak kebijakan pemerintah yang dirasa memberatkan rakyat. "Kami akan konsolidasi dulu. Kalau yang diperjuangkan adalah rakyat, akan kami jalankan," tandas Zaki.

Aksi demonstrasi berjalan damai dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Mereka bertahan hingga Magrib dan dilanjutkan berbuka bersama di lokasi. (OL-13)

Baca Juga: Relawan Sebut Puan Punya Modal Kuat Sebagai Capres