PRESIDEN Joko Widodo telah menyerukan para menteri dan pembantunya untuk tidak berwacana di publik terkait penundaan pemilu.
Sikap presiden ini dinilai selaras dengan sikap Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang juga tegas menolak penundaan pemilu.
Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyatakan apalagi setelah itu, terdapat pertemuan diantara keduanya di Istana Bogor, Rabu (06/04/2022). Ini, mengindikasikan kuat keduanya bersepakat sama - sama menolak penundaan pemilu.
"Setelah Jokowi berkomentar melarang menteri berbicara penundaan pemilu, ini dilanjutkan dengan adanya pertemuan politik diantara keduanya. Saya melihat tercipta keselarasan dan kesepahaman untuk sama - sama menolak penundaan pemilu," tegas Hendra, Kamis (7/04).
Hendra menilai sikap Puan yang menolak penundaan pemilu merupakan representasi kepentingan dan keinginan rakyat. Apalagi merujuk pada beberapa survei lembaga publik, mayoritas publik menolak adanya penundaan pemilu.
"Sehingga wacana penundaan pemilu adalah wacana tidak berdasar. Inilah yang coba disuarakan Puan yang juga secara tegas menolak penundaan pemilu," katanya.
Baca juga: Puan Apresiasi Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Hendra menegaskan, Jokowi pun pada akhirnya bersikap tegas terkait isu ini. Yakni langsung melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu.
Sikap Jokowi ini, menurut Hendra, lahir setelah Puan selaku ketua DPR bersikap tegas untuk menolak pemilu.
Hendra menegaskan bahwa keberhasilan DPR di bawah kepemimpinan Puan yang menyuarakan suara rakyat. Lantas ditindaklanjuti dengan sikap tegas Jokowi terkait penundaan pemilu.
"Bagi saya Puan telah menjalankan perannya selaku wakil rakyat di DPR. Dirinya menyuarakan aspirasi rakyat yang tak sepakat penundaan pemilu. Kemudian pemerintah merespon positif secara tegas dimana presiden melarang menterinya berbicara isu penundaan pemilu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ini dikatakan Puan usai bertemu dengan presiden Joko Widodo, Rabu (6/4). Ketua DPR Puan Maharani bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak dan juga mudah didapatkan.
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden,
Hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Padahal di saat-saat seperti ini, kata dia, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19. (RO/OL-09)
