Soal Jokowi 3 Periode, Mendagri Tak Akan Menegur Adepsi

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak akan menegur para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) perihal aspirasi mereka terkait polemik Jokowi 3 periode. Menurut Tito, jabatan kades berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak ada aturan yang melarang para kepala desa untuk mengemukakan aspirasi politiknya di hadapan publik.

"Tidak ada peraturan yang menegaskan status para kepala desa. UU 6 tahun 2014 tentang Desa tidak melarang para kades sampaikan pandangan politiknya," ungkap Tito saat menjawab pernyataan para anggota dewan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (5/4).

Tito menjelaskan, UU Desa hanya mengatur larangan kades untuk menjadi pengurus partai politik (parpol). Selain itu, kades juga dilarang menjadi peserta kampanye pemilu kepala daerah (pilkada). Tito mengaku baru bisa melarang para kades saat memasuki masa kampanye.

"Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak di atur di UU. Sementara saat kamapnye pasti mereka saya larang," ungkap Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan tidak ada kegiatan deklarasi Jokowi 3 periode dalam kegiatan Silatnas Apdesi yang berlangsung di Istora Senayan. Isu Jokowi 3 periode, dikatakan Tito,  merupakan aspirasi dari segelintir pihak yang tanpa sengaja berpapasan dengan Jokowi.

"Disampaikan secara spontan ketika Pak Jokowi ingin masuk ke mobil, para kades menyebut Jokowi 3 periode," ungkap Tito. (OL-15)