Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak akan menegur para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) perihal aspirasi mereka terkait polemik Jokowi 3 periode. Menurut Tito, jabatan kades berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak ada aturan yang melarang para kepala desa untuk mengemukakan aspirasi politiknya di hadapan publik.
"Tidak ada peraturan yang menegaskan status para kepala desa. UU 6 tahun 2014 tentang Desa tidak melarang para kades sampaikan pandangan politiknya," ungkap Tito saat menjawab pernyataan para anggota dewan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (5/4).
Tito menjelaskan, UU Desa hanya mengatur larangan kades untuk menjadi pengurus partai politik (parpol). Selain itu, kades juga dilarang menjadi peserta kampanye pemilu kepala daerah (pilkada). Tito mengaku baru bisa melarang para kades saat memasuki masa kampanye.
"Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak di atur di UU. Sementara saat kamapnye pasti mereka saya larang," ungkap Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan tidak ada kegiatan deklarasi Jokowi 3 periode dalam kegiatan Silatnas Apdesi yang berlangsung di Istora Senayan. Isu Jokowi 3 periode, dikatakan Tito, merupakan aspirasi dari segelintir pihak yang tanpa sengaja berpapasan dengan Jokowi.
"Disampaikan secara spontan ketika Pak Jokowi ingin masuk ke mobil, para kades menyebut Jokowi 3 periode," ungkap Tito. (OL-15)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved