Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak akan menegur para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) perihal aspirasi mereka terkait polemik Jokowi 3 periode. Menurut Tito, jabatan kades berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak ada aturan yang melarang para kepala desa untuk mengemukakan aspirasi politiknya di hadapan publik.
"Tidak ada peraturan yang menegaskan status para kepala desa. UU 6 tahun 2014 tentang Desa tidak melarang para kades sampaikan pandangan politiknya," ungkap Tito saat menjawab pernyataan para anggota dewan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (5/4).
Tito menjelaskan, UU Desa hanya mengatur larangan kades untuk menjadi pengurus partai politik (parpol). Selain itu, kades juga dilarang menjadi peserta kampanye pemilu kepala daerah (pilkada). Tito mengaku baru bisa melarang para kades saat memasuki masa kampanye.
"Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak di atur di UU. Sementara saat kamapnye pasti mereka saya larang," ungkap Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan tidak ada kegiatan deklarasi Jokowi 3 periode dalam kegiatan Silatnas Apdesi yang berlangsung di Istora Senayan. Isu Jokowi 3 periode, dikatakan Tito, merupakan aspirasi dari segelintir pihak yang tanpa sengaja berpapasan dengan Jokowi.
"Disampaikan secara spontan ketika Pak Jokowi ingin masuk ke mobil, para kades menyebut Jokowi 3 periode," ungkap Tito. (OL-15)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved