Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEKERASAN di Tanah Papua masih terus terjadi. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menyebut pemerintah melalui TNI dan Polri perlu menggelar operasi keamanan secara aktif di Papua.
"Perlu operasi keamanan yang aktif mencari siapa saja pimpinan-pimpinan kelompok kriminal bersenjata papua (KKB)," jelas Farhan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (1/4).
Pola operasi keamanan yang aktif dikatakan oleh Farhan terbukti menekan gerakan-gerakan separatis, salah satunya pergerakan kelompok Santoso di Poso. Operasi keamanan yang aktif mampu mempersempit ruang gerak para teroris yang ada di Papua.
Baca juga : Panglima Miliki Dasar Hukum Kuat Ijinkan Anggota Keluarga eks PKI Ikut Seleksi
"Saya curiga di Papua aparat keamanan kita masih pasif menunggu diserang baru bertindak. Tidak seperti di Poso saat memburu Santoso ke tempat persembunyiannya," ujarnya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, KKB Papua kembali menyerang prajurit TNI di Elelim Kabupaten Yalimo, Papua, Kamis (31/3/2022). Dalam penyerangan itu anggota Koramil Yalimo Sertu Eko gugur ditembak. Sertu Eko meninggalkan dua putra. Saat ini keduanya dirawat di Puskesmas Kabupaten Yalimo, Papua. (OL-7)
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
DUA jenazah pendulang emas yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan selesai divisum di RSUD Dekai.
PEMERINTAH memisahkan pendataan korban sipil dan personel TNI dalam peristiwa longsor di Cisarua, tepatnya di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Kadispenad memastikan insiden truk dinas TNI yang menabrak dua anggota Polri hingga meninggal dunia di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan murni kecelakaan
Donny menjelaskan bahwa berdasarkan penegasan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
SEBANYAK 23 anggota TNI dikabarkan menjadi bagian dari 82 orang yang hilang akibat tertimbun longsor Cisarua Bandung Barat. Kodam III/Siliwangi menyatakan tengah menelusuri informasi itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved