Kamis 31 Maret 2022, 09:50 WIB

Kementerian PUPR Perlu Perketat Pengawasan Lelang Bidang Konstruksi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kementerian PUPR Perlu Perketat Pengawasan Lelang Bidang Konstruksi

DOK DPR RI
KETUA Komisi V DPR RI Lasarus

 

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.
  
Lasarus dalam rilis di Jakarta, Kamis (31/3) mengungkapkan, terdapat beberapa masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Indonesia. Menurut dia, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah terkait dengan adanya dugaan lolosnya penawaran dengan harga di bawah 80 persen dari pagu anggaran.
  
''Selama ini masih banyak kita temukan persoalan-persoalan pengadaan barang dan jasa. Contoh penawaran di bawah 80% dari nilai pagu. Sebetulnya kan berat bagi pelaksanaan, tapi penawaran di bawah 80% belum ada mekanisme untuk pemerintah menggugurkan,'' paparnya.

Baca Juga: Panja Vaksin: Pemerintah Wajib Sediakan Vaksin Booster Halal
  
Ia juga mengungkapkan perlu adanya pemantauan pada perencanaan, terutama apabila pekerjaan dilakukan dengan harga penawaran rendah namun bisa terselesaikan. Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan LPJK untuk meningkatkan koordinasi dengan LKPP terkait dengan evaluasi, perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelelangan.
  
Selain itu Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Bina Konstruksi memberikan ruang bagi penyedia jasa konstruksi lokal untuk ambil andil dalam pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Sebagaimana diwartakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyiapkan keringanan izin usaha konstruksi dalam rangka mempermudah iklim usaha jasa konstruksi nasional.
  
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. ''Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21% anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,'' kata Menteri Basuki.
  
Sebelumnya Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah melibatkan kontraktor lokal untuk mengerjakan infrastruktur di daerah. ''Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen akan terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah. Kami berharap pemerintah bisa tetap melibatkan kontraktor swasta lokal di berbagai daerah untuk pekerjaannya,'' kata Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi saat Musyawarah Umum Nasional (Munasus) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau M2G di Jakarta, 22 Maret 2022. (Ant/OL-10)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Soal Pengganti Anies, Kemendagri: Tergantung Presiden

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 04 Juli 2022, 15:27 WIB
Diketahui, Anies akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022...
Dok; BPIP

Tanggapi Dino Djalal, Djumala: Diplomasi Perdamaian Bukan Pabrik Tempe.

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 15:03 WIB
"Kerja diplomasi perdamaian tentu beda dengan cara kerja pabrik tempe: hari ini kedele besok jadi tempe,"...
AP

Airlangga: Lawatan Presiden ke Eropa Timur Tidak Gagal

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 04 Juli 2022, 14:18 WIB
Hasil dari lawatan kepala negara harus dilihat dari banyak aspek dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya