Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan fokus menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk rekapitulasi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisioner KPU Ilham Saputra, pada Minggu (27/3).
Baca juga: Kemkominfo Didesak Blokir Semua Akun Media Sosial Penista Agama
"Kita fokus ke sirekap (untuk pemilu 2024)," ujar Ilham kepada Media Indonesia, Minggu (27/3).
Terkait adanya usulan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting, Ilham menegaskan KPU belum menuju ke arah sana. "Kami belum ke e-voting. Fokus Sirekap," papar Ilham singkat.
Hal itu lantaran Sirekap bisa digunakan dan mengurangi beban kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhonny G Plate mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan usulan itu bisa terpenuhi asalkan KPU segera membuat regulasi e-voting pada tahun ini.
“Kalau mau diseriusi bisa tahun 2024. Tapi dengan catatan. Regulasi e-voting mulai dibuat tahun ini. Itu dasar utama evoting bisa dipraktikkan,” ungkap Adi kepada Media Indonesia, Minggu (27/3). (OL-6)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved