Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan fokus menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk rekapitulasi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisioner KPU Ilham Saputra, pada Minggu (27/3).
Baca juga: Kemkominfo Didesak Blokir Semua Akun Media Sosial Penista Agama
"Kita fokus ke sirekap (untuk pemilu 2024)," ujar Ilham kepada Media Indonesia, Minggu (27/3).
Terkait adanya usulan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting, Ilham menegaskan KPU belum menuju ke arah sana. "Kami belum ke e-voting. Fokus Sirekap," papar Ilham singkat.
Hal itu lantaran Sirekap bisa digunakan dan mengurangi beban kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhonny G Plate mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan usulan itu bisa terpenuhi asalkan KPU segera membuat regulasi e-voting pada tahun ini.
“Kalau mau diseriusi bisa tahun 2024. Tapi dengan catatan. Regulasi e-voting mulai dibuat tahun ini. Itu dasar utama evoting bisa dipraktikkan,” ungkap Adi kepada Media Indonesia, Minggu (27/3). (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved