KEPALA Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo menekankan kepada jajaran Asisten Logistik (Aslog) Polri untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam pengadaan logistik.
Hal itu diungkapkan Sambo dalam rapat kerja teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polri Tahun 2022 pada Sabtu, (26/3).
Menurut Sambo, masih terjadi pelanggaran anggota Kepolisian Republik Indonesia pada fungsi logistik.
“Maksimalkan pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri,” kata Sambo.
Pasalnya, pelanggaran disiplin fungsi logistik mengalami penurunan 8 kasus pada 2021 termasuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) 1 kasus pada 2021.
Adapun, bentuk pelanggaran fungsi logistik menyangkut ketidakprofesionalan pengadaan alat kesehatan atau alkes ventilator.
“Jadi, anggota logistik harus zero pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Karena, damage atau dampak sangat buruk bila terjadi pelanggaran pada fungsi logistik yakni ketidakpercayaan publik dan anggota Polri serta anggaran akan dikurangi,” ujarnya.
Maka dari itu, Sambo memberikan strategi mitigasi dan pencegahan kepada fungsi Logistik Polri antara lain preemtif, preventif dan represif.
Tentu, upaya preemtif menguatkan kemampuan, meningkatkan pengembangan karir, pengembangan sistem sertifikasi, serta menguatkan pembinaan rohani dan mental (Binrohtal).
“Upaya preventif melakukan update standar kinerja, dan maksimalkan gunakan anggaran. Lalu, langkah represif dengan memberikan reward dan punisment yang seimbang kepada anggota,” tutur Sambo.
Di samping itu, Sambo mengingatkan bahwa ketidakpastian tantangan tugas Polri kedepan harus dijadikan sebagai peluang untuk menciptakan inovasi dalam melayani masyarakat.
Kemudian, lanjut Sambo, meningkatkan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas fungsi Logistik.
“Mengedepankan first line supervisor dan middle manager untuk hadir langsung di lapangan, maksimalkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seperti melakukan secara periodik dalam pengadaan barang,” ucapnya.
Sambo mengingatkan agar aggota Fungsi Logistik Polri harus memahami dan mengerti perkembangan teknologi informasi.
Hal itu jadi atensi lantaran saat ini era digital distruption menuntut petugas untuk bergerak cepat.
“Lakukan langkah kolaborasi dengan mengikutsertakan pengawas internal, Propam, Irwasum dan Rowasidik,” pungkas Sambo. (OL-13)
Baca Juga: Kapolri Launching ETLE Nasional Tahap ll : 12 Provinsi Terintegrasi Tilang Digital
