Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak Bank Indonesia (BI) menggencarkan kampanye penggunaan 'Quick Response Code Indonesian Standard' (QRIS) sebagai sistem pembayaran di perdesaan.
Dengan menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang, Jawa Timur, politikus Partai Golkar itu menggelar seminar bertema 'QRIS Sebagai Solusi Pembayaran Digital di Masa Pandemi' di Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jumat.
''Saya memiliki tugas untuk mengenalkan program-program Bank Indonesia kepada masyarakat di Desa Watestani. Ini adalah tugas saya untuk mengenalkan mitra-mitra saya kepada masyarakat Pasuruan dan Probolinggo,'' kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR: Perdamaian Rusia dan Ukraina Didorong Lewat KTT G20
Wakil rakyat dari Dapil II Jatim (Pasuruan dan Probolinggo) itu sudah berkali-kali mengajak BI blusukan di desa-desa demi menyosialisasikan QRIS. Pada Februari 2022, Misbakhun menggelar kegiatan serupa di Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
Misbakhun menjelaskan sekarang warga desa sudah akrab dengan gawai terkoneksi internet. Mantan PNS Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan teknologi memudahkan masyarakat pengguna ponsel dalam bertransaksi.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong konstituennya di Desa Watestani memahami dan menggunakan QRIS untuk bertransaksi sehari-hari, baik belanja di warung maupun pasar, membayar listrik dan iuran BPJS Kesehatan, bahkan menyetor pajak.
''Bapak dan ibu di sini pasti sudah memiliki handphone yang bisa mengakses internet. Bapak, ibu, akan dimudahkan melakukan pembayaran, cukup dengan sebuah handphone tanpa perlu repot-repot ambil uang dulu ke ATM maupun cari pengembalian saat berjualan,'' paparnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menjelaskan soal tugas BI. Misbakhun menuturkan BI tidak seperti bank-bank konvensional lainnya. Menurut dia, BI merupakan bank sentral yang berwenang mencetak uang, mendistribusikan, dan mengatur peredarannya. BI bertugas menjaga stabilitas ekonomi.
Oleh karena itu, BI membuat QRIS untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital. ''Dengan kemajuan teknologi saat ini, pembayaran dapat dilakukan secara digital. Maka dari itu sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi sistem pembayaran, BI meluncurkan QRIS, yakni pembayaran yang menggunakan kode QR,'' ujar Misbakhun. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved