SMRC: Rakyat Lapisan Bawah Tolak Pemilu Ditunda

SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang bawah, menolak Pemilu 2024 ditunda ke 2027. Hal ini dikemukakan oleh Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani yang bertajuk Siapa Dukung Penundaan Pemilu? yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (24/3).

Saiful menanggapi pernyataan sejumlah elite, seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa masyarakat lapisan bawah tidak menganggap penting pelaksanaan pemilu, tetapi yang lebih dipentingkan yakni persoalan ekonomi. Menurut Saiful, barangkali benar masyarakat bawah mementingkan persoalan ekonomi, tetapi belum tentu berarti mereka menginginkan pemilu tidak dilakukan atau ditunda. 

Hasil survei yang dilakukan oleh SMRC justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Saiful menjelaskan bahwa biasanya masyarakat yang dianggap lapisan bawah ialah orang-orang yang tinggal di perdesaaan. Data survei SMRC menunjukkan bahwa orang-orang desa yang tidak setuju dengan penundaan pemilu sebanyak 83% dan yang tinggal di kota 82%. "Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam isu penolakan pemilu. Umumnya mereka menolak penundaan," kata Saiful.

Dari sisi tingkat pendidikan, warga yang tamat perguruan tinggi sebanyak 94% menolak penundaan pemilu. Kelompok yang tamat SLTA 85% serta tamat SD dan SLTP 77%. "Artinya pernyataan bahwa masyarakat lapisan bawah tidak menginginkan pemilu (dilaksanakan tepat waktu) itu tidak benar. Ada 77% masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SLTP ke bawah menginginkan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan," kata Saiful. 

Demikian pula dari jenis pekerjaan. Di sini, kategori pekerjaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu pekerja kerah biru dan kerah putih. Pemilih dari masyarakat kerah biru yang menolak penundaan sebanyak 80% dan kerah putih 88%. Saiful menegaskan bahwa tidak benar masyarakat kerah biru tidak menginginkan pemilu tepat waktu. Itu tidak ada dasarnya. "Ternyata para buruh, pekerja harian, para petani gurem, yang tidak punya lahan, opini umum mereka pemilu tetap di 2024," ungkapnya.

Opini masyarakat tentang penundaan pemilu cukup konsisten dan meyakinkan untuk menolak. Ini dari pelbagai sisi elemen masyarakat. Saiful menegaskan bahwa aspek ekonomi itu penting bagi masyarakat bawah, tetapi tidak membuat mereka mengorbankan pemilu. Begitu pula dari sisi publik yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini dibandingkan dengan tahun lalu. Sebanyak 83% publik yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangganya lebih baik dari tahun lalu tidak mau pemilu ditunda. Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk, 84% menolak pemilu ditunda.

"Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Di sisi lain, soal pemilu, periodisasi, regularitas, masyarakat tampaknya taat pada konstitusi. Ini menunjukkan betapa canggihnya masyarakat melihat dua persoalan. Yang satu terkait dengan kinerja pemerintah, di sisi lain tentang amanat atau perintah konstitusi yang harus dilaksanakan," kata Saiful.

Hal lain yang juga disinggung Saiful yaitu pendapat para ekonom soal pemilu. Menurut Saiful, para ekonom menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu justru membuat ekonomi bergerak. Dari data-data yang ada, rakyat secara umum menolak gagasan presiden tiga periode maupun penundaan pemilu. Jumlah rakyat yang menolak itu tidak main-main. Karena itu, kalau dipaksakan, kita tidak tahu konsekuensinya. Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi.

Baca juga: Reshuffle Diprediksi Dilakukan Setelah Lebaran

Kita berharap, imbuhnya, aspirasi masyarakat didengarkan oleh para elite. Presiden Jokowi (bisa) menyatakan secara tegas, seperti Ketua DPR Puan Maharani, yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 sudah terjadwal dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah, DPR, dan KPU. Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi. (RO/OL-14)