Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM menolak skema dialog untuk mengakhiri kekerasan di Papua yang digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, ungkap Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom, inisiatif yang diajukan Komnas HAM terjadi tak lama setelah pelapor khusus Komisi Tinggi HAM PBB meminta adanya investigasi independen terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua.
“Ini hanya wacana Komnas HAM saja. Kami tidak yakin dialog itu bisa dilakukan,” katanya ketika berbincang dengan Media Indonesia, Kamis (24/3).
Menurut Sebby, pihaknya sudah melihat sejumlah kejanggalan ketika beberapa anggota Komnas HAM mengunjungi Wamena untuk menyampaikan ide dialog. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Sebby, Komnas HAM hanya bertemu pihak-pihak dan orang asli Papua (OAP) yang pro-NKRI saja, termasuk militer, polisi, dan pejabat pemerintah.
“Sementara pihak promerdeka, tokoh agama dan aktivis tidak diundang dalam pertemuan itu. Karena itu, kami tidak tertarik dengan ajakan dialog versi Komnas HAM,” tegasnya.
Mengenai klaim apabila Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dengan pihak separatis di Papua, Sebby membantah dengan tegas.
“Apabila Komnas HAM RI mengklaim bahwa sudah bangun komunikasi dengan pihak TPNPB-OPM, maka itu adalah penipuan publik dan mungkin itu TPNPB binaan TNI/Polri yang Komnas HAM rekrut,” bebernya.
Baca juga: Komnas HAM Berniat Temui Panglima OPM dan Benny Wenda untuk Dialog Papua
Sebby mengungkapkan, pihaknya baru melayani ajakan dialog dengan pemerintah Indonesia apabila melalui perundingan sesuai mekanisme PBB.
“Mengapa harus badan PBB yang menjadi mediator? Karena konflik bersenjata di Papua merupakan konflik bersenjata internasional. Jadi prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB, dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, pihaknya akan mengajak berbagai tokoh di Papua untuk dialog damai. Salah satunya ialah Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
"Kami terus terang saja, misalnya, besok Ketua Komnas HAM bertemu Panglima OPM, wah, ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu Panglima OPM, itu bukan dalam rangka apa pun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata," katanya.
Taufan mengatakan Komnas HAM akan mengupayakan pertemuan dengan pemimpin kemerdekaan Papua Barat itu. Dialog damai tersebut nantinya dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, pihak-pihak yang menolak kebijakan pemerintahan, dan pihak yang menginginkan merdeka.
"Tujuannya bagaimana menghentikan kekerasan, menghentikan konflik yang menggunakan senjata," ucap Taufan.(OL-5)
PEMUDA Katolik kobarkan semangat tokoh yang berkontribusi besar dalam melahirkan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, Ignatius Joseph (IJ) Kasimo.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan peran besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam merawat dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama.
Masalah Palestina bukan sekadar persoalan penduduk atau sengketa geografis, tetapi perjuangan sebuah bangsa untuk mendapatkan hak-hak sah dan historis mereka.
Peringatan Hari Ibu ke-96 juga menjadi momen mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa Indonesia
Di rumah ini, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan oleh para pemuda sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sejarah perjuangan. Para pahlawan nasional adalah individu-individu yang memberikan kontribusi besar pada kemerdekaan bangsa.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved