Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengajak berbagai tokoh di Papua untuk dialog damai. Salah satunya ialah panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Benny Wenda.
"Kami terus terang saja, misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers daring, hari ini.
Selain itu, Komnas HAM juga akan mengajak tokoh OPM di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara. Yakni Benny Wenda, Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat.
"Itu sebabnya kami mengatakan kami akan bertemu dengan Benny Wenda, sama Presiden (Joko Widodo) telah kami katakan kami akan bertemu dengan Benny Wenda," ujar Taufan.
Baca juga: Bertemu Ketua Parlemen Timor-Leste, Puan Singgung Penyelesaian Batas Negara
Taufan mengatakan Komnas HAM akan mengupayakan pertemuan dengan pemimpin kemerdekaan Papua Barat itu. Dialog damai itu nantinya juga dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, pihak-pihak yang menolak kebijakan pemerintahan, dan pihak yang menginginkan merdeka.
"Tujuannya bagaimana menghentikan kekerasan, menghentikan konflik yang menggunakan senjata," ucap Taufan.
Selain OPM di dalam dan luar negeri, Komnas HAM juga akan mengajak dialog berbagai tokoh di Papua. Seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sipil.
Tidak hanya itu, Taufan mengatakan pihaknya juga akan dialog dengan tokoh lain yang merupakan tokoh kunci. Menurut dia, masih ada tokoh di Papua yang menginginkan NKRI.
"Tokoh itu akan kita ajak bicara. Kalau bersedia maka kita fasilitasi pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan mereka semua," ungkapnya. (OL-4)
Isu performing rights bukan sekadar persoalan legal, tetapi juga refleksi dari tantangan budaya, ekonomi, dan teknologi yang harus dijawab bersama termasuk oleh perguruan tinggi.
Kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk melindungi anak-anak di wilayah kita.
Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2024 telah terjadi 330.097 kasus kekerasan berbasis gender (KBG), meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan 2023.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melakukan kampanye dalam bentuk dialog langsung dengan masyarakat di Komplek DDN II RW 05, Kelurahan Pondok Labu
PEOPLE to people connection menjadi pilar penting kerja sama ASEAN-China yang telah terjalin selama lebih dari tiga dekade. Untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat relasi antarpemuda
Dialog lintas iman ini akan membahas mengenai kemanusiaan dan ekologi.
Investigasi ini dilakukan Komnas HAM, melalui tugas dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved