Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGIAT media sosial Ade Armando mendeklarasikan Pergerakan Indonesia Untuk Semua (PIS). Perkumpulan itu dipastikan tidak menjadi partai politik jelang kontestasi politik 2024.
"Kalau itu (partai politik) kami tolak. Kami enggak punya niatan untuk menjadi partai politik sama sekali," kata Ade Armando yang juga Ketua PIS di kawasan Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).
Menurut Ade, PIS lahir dari semangat melindungi keberagaman di tengah ancaman aksi yang merusak kesatuan bangsa. Ancaman itu sejatinya berpotensi terjadi dalam setiap kepemimpinan negara.
"Tapi kita tahu bahwa kondisi semacam ini bisa saja tidak permanen pada tahun 2024. Tapi, siapa yang jadi pengganti pemimpinnya itu akan sangat menentukan apakah perlindungan keberagaman terhadap persatuan terhadap ke-Indonesia-an itu akan terus berlanjut atau tidak," ujar Ade.
Baca juga: DPD Minta Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tidak Terpengaruh Isu Penundaan
Menurut Ade, PIS hadir dengan inisiatif bersama. Terdapat 130 deklarator yang menginisiasi pergerakan tersebut untuk mereka yang peduli dengan keberagaman.
"Di banyak negara akan terjadi social movement tuh ya, gerakan-gerakan masyarakat yang kita enggak peduli sama suku, agama, dan ras apapun. Selama anda adalah orang-orang yang peduli pada melindungi keberagaman, nasionalisme, kebangsaan, kita sama-sama berjuang," ucap Ade.
PIS diklaim sudah terdaftar resmi sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pergerakan tersebut juga diisi dengan sejumlah tokoh hingga public figure, seperti Andy F Noya, Addie MS, Pangeran Siahaan, Saiful Mujani, hingga Whisnutama Kusbandio.
PIS juga diisi dengan sejumlah politikus Tanah Air, misalnya kader dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. Bahkan, tampak hadir saat acara Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini. (A-2)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved