Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEGIAT media sosial Ade Armando mendeklarasikan Pergerakan Indonesia Untuk Semua (PIS). Perkumpulan itu dipastikan tidak menjadi partai politik jelang kontestasi politik 2024.
"Kalau itu (partai politik) kami tolak. Kami enggak punya niatan untuk menjadi partai politik sama sekali," kata Ade Armando yang juga Ketua PIS di kawasan Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).
Menurut Ade, PIS lahir dari semangat melindungi keberagaman di tengah ancaman aksi yang merusak kesatuan bangsa. Ancaman itu sejatinya berpotensi terjadi dalam setiap kepemimpinan negara.
"Tapi kita tahu bahwa kondisi semacam ini bisa saja tidak permanen pada tahun 2024. Tapi, siapa yang jadi pengganti pemimpinnya itu akan sangat menentukan apakah perlindungan keberagaman terhadap persatuan terhadap ke-Indonesia-an itu akan terus berlanjut atau tidak," ujar Ade.
Baca juga: DPD Minta Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tidak Terpengaruh Isu Penundaan
Menurut Ade, PIS hadir dengan inisiatif bersama. Terdapat 130 deklarator yang menginisiasi pergerakan tersebut untuk mereka yang peduli dengan keberagaman.
"Di banyak negara akan terjadi social movement tuh ya, gerakan-gerakan masyarakat yang kita enggak peduli sama suku, agama, dan ras apapun. Selama anda adalah orang-orang yang peduli pada melindungi keberagaman, nasionalisme, kebangsaan, kita sama-sama berjuang," ucap Ade.
PIS diklaim sudah terdaftar resmi sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pergerakan tersebut juga diisi dengan sejumlah tokoh hingga public figure, seperti Andy F Noya, Addie MS, Pangeran Siahaan, Saiful Mujani, hingga Whisnutama Kusbandio.
PIS juga diisi dengan sejumlah politikus Tanah Air, misalnya kader dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. Bahkan, tampak hadir saat acara Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini. (A-2)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved