Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai salah satu sekolah kedinasan sudah cukup baik dalam melakukan pengelolaan pendidikan.
Sehingga sampai saat ini dapat menjadi salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia. Hal ini disampaikannya pada saat melakukan kunjungan kerja beserta rombongan tim Komisi II DPR RI ke IPDN.
“Terkait sekolah kedinasan ini sangat penting karena ini menyangkut masa depan bangsa. Kalau membicarakan masa depan Indonesia, kita harus pula fokus dalam menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak didik di sini. Karena orang yang kita didik inilah yang menjamin kelangsungan perjalanan negara kita," ujarnya di Kampus IPDN Jatinangor, Jabar
Ia melanjutkan, IPDN merupakan sekolah kedinasan yang menghasilkan pamong praja yang nanti tugasnya kembali kepada fungsi pemerintah untuk melayani publik.
“Jadi IPDN harus betul-betul siap karena output lembaga pendidikan ini akan berinteraksi dengan kepentingan publik. Kita pastikan bagaimana produknya ini secara punya kualitas dalam konteks leadership, komunikasi, management, administratif dan lain-lain," tandasnya.
Komisi II DPR RI yang diwakilkan oleh Ahmad Doli juga menegaskan untuk konsisten memberikan dukungan penuh kepada IPDN agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di insititusi pendidikan tersebut.
“Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi II beserta Kemendagri terkait dukungan lain seperti anggaran untuk fasilitas, konsumsi makan praja yang dapat kita berikan sebagai supporting system kami kepada IPDN," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Rektor IPDN Hadi Prabowo memaparkan perkembangan terkini lembaganya, mulai dari proses pendidikan, alokasi anggaran untuk biaya makan praja, instrument dan standar penilaian terhadap akreditasi.
Hadi juga berterima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang telah memberikan atensi tinggi kepada IPDN.
“Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak/Ibu yang terhormat telah hadir disini untuk turut memonitoring IPDN. Juga telah memberikan ucapan dies natalis IPDN ke-66 kemarin. Itu menjadi salah satu motivasi dan semangat kami untuk terus berkembang menjadi sekolah kedinasan yang lebih baik lagi," pungkasnya.
Kunjungan spesifik ini terkait pelaksanaan penyelenggaraan sekolah kedinasan pada masa persidangan IV Tahun sidang 2021-2022. Tim Komisi II DPR berkeliling melihat kegiatan praja IPDN dikala pandemi serta tak lupa turut memantau beberapa sarana dan prasarana yang ada di kampus IPDN Jatinangor.
Selain Ahmad Doli Kurnia, hadir dalam rombongan tim komisi II DPR yakni Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, Saan Mustopa, Ihsan Yunus, Hugua, Aida Muslimah, Aminurokhman, Mohammad Toha, Anwar Hafid, dan Muhammad Muraz.
Hadir juga Teddy Setiadi, Sodik Mudjahid, Rezka Oktoberia, dan Guspardi Gaus (OL-8)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved