Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi NasDem Muhammad Farhan menekankan untuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertindak tegas terhadap prajurit yang melakukan tindakan indisipliner khususnya bertindak tanpa ada komando.
Hal ini ditegaskan Farhan dalam merespon peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan prajurit TNI AU tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat beberapa waktu lalu.
"Jika memang Jenderal Andika mengeluarkan kebijakan tersebut terkait dengan peristiwa penyerangan KKB yang menewaskan prajurit TNI AU tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat, maka hal ini menunjukkan tugas lapangan prajurit dilakukan tanpa koordinasi dengan atasan atau pimpinan," jelasnya, Rabu (23/3)
Kejanggalan dalam kejadian tersebut yang disampaikan Andika berarti mencerminkan tugas prajurit TNI selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
Prajurit TNI yang gugur di Papua sedang melaksanakan pengamanan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pengamanan tersebut diduga untuk kepentingan pribadi atau tanpa komando (perintah Pangdam)
Baca juga: DPD Minta Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tidak Terpengaruh Isu Penundaan
"Siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di lapangan," cetusnya
Kebijakan Jenderal Andika yang melarang prajurit TNI melakukan pengamanan proyek tanpa perintah Pangdam patut diapresiasi. Perintah tersebut harus berlaku untuk seluruh prajurit di Tanah Air tanpa terkecuali bukan hanya di lingkungan proyek-proyek strategis.
"Sesuai dengan aturan dan SOP, setiap prajurit yang berada di lapangan harus dilengkapi dengan surat penugasan, sehingga logikanya pimpinan TNI di tingkat daerah (Pangdam) mengetahuinya"
Dia berharap masyarakat menyampaikan laporan atau menanyakan kepada pimpinan TNI jika mengetahui adanya oknum prajurit TNI yang melakukan pengamanan di suatu proyek atau lokasi sengketa.
Sementara itu menurut anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian. Menurutnya akar persoalan selain kedisiplinan prajurit juga soal kesejahteraan.
"Saya berharap agar pimpinan Kodam memberi perhatian yang lebih rinci pada persoalan sederhana tetapi bisa berakibat fatal seperti ini. Mungkin saja ini bukan insiden tunggal yang bisa terulang kembali"
Masalah kesejahteraan prajurit sudah menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditingkatkan. Faktor kesejahteraan juga memengaruhi prajurit untuk tetap disiplin
"Kalau kesejahteraan cukup, saya yakin prajurit tidak akan melakukan tindakan indipliner atau langkah- langkah berbahaya berisiko nyawa di luar perintah atasan," ungkapnya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap kejanggalan terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terhadap pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa penyerangan menyebabkan tiga prajurit TNI gugur.
Dia menyebu pelaku penyerangan berasal dari KKB namun ada hal yang disembunyikan di balik penyerangan maut tersebut. (Sru/OL-09)
Kepergian IGK Manila menjadi penanda berakhirnya perjalanan seorang tokoh karismatik, tegas, sekaligus pengayom.
I Gusti Kompyang Manila (IGK Manila) lahir di Singaraja, Bali, pada 8 Juli 1942, telah berpulang ke hadirat Tuhan pada 18 Agustus 2025 di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta.
Kematian Prada Lucky Chepril Saputra Nemo menambah daftar budaya kekerasan dalam tubuh militer.
Jenderal Tandyo Budi Revita dilantik sebagai Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 di Batujajar, Bandung Barat, berikut profil dan tugas wakil panglima tni
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Setelah kosong selama 25 tahun, jabatan Wakil Panglima TNI diemban Jenderal Tandyo Budi Revita.
Enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Selain itu, Marsda Deny Muis naik menjadi Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melayat ke rumah duka mendiang Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto yang disemayamkan di rumah duka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved