Jumat 04 Maret 2022, 18:05 WIB

Jokowi Diminta Tegas Tolak Penundaan Pemilu

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Jokowi Diminta Tegas Tolak Penundaan Pemilu

MI/Susanto
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari

 

PRESIDEN Joko Widodo diminta tegas menolak usulan penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Meskipun telah ada pernyataan dari perwakilan dari kantor staf presiden (KSP) bahwa presiden tetap memegang aturan konstitusi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan, subjek dari perdebatan penundaan pemilu adalah presiden.

"Yang jadi subjek masalah adalah presiden dan keributan soal ini mengarahkan sikap presiden yang harus tegas menolak penundaan Pemilu," ujar Feri ketika dihubungi, Jumat (4/3).

Ia menjelaskan, apabila bantahan itu hanya diutarakan oleh orang-orang di lingkaran istana, akan menimbulkan kecurigaan politik terhadap presiden akan meningkat.

"Jika dibantah oleh lingkaran istana, sak wasangka politik soal gagasan itu adalah keinginan presiden akan meningkat," tutur Feri.

Baca juga: Mahfud Sebut Koruptor Lebih Takut Miskin daripada Dipenjara

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mengatakan

isu penundaan tidak menjadi prioritas presiden sampai saat ini. Ia meminta kepala negara tidak diikutsertakan dalam usulan tersebut.

"Yang kami harap jangan diseret-seret (presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024)," tutur Faldo pada wartawan, Jumat (4/3).

Usulan mengenai penundaan pemilu menurutnya layaknya gosip politik. Meski demikian, pemerintah, terang Faldo, akan menampung usulan, ide ataupun masukan yang disampaikan.

" Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini. Sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi. Tapi ya kita tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran," tuturnya. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:32 WIB
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya