PRESIDEN Joko Widodo diminta tegas menolak usulan penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Meskipun telah ada pernyataan dari perwakilan dari kantor staf presiden (KSP) bahwa presiden tetap memegang aturan konstitusi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan, subjek dari perdebatan penundaan pemilu adalah presiden.
"Yang jadi subjek masalah adalah presiden dan keributan soal ini mengarahkan sikap presiden yang harus tegas menolak penundaan Pemilu," ujar Feri ketika dihubungi, Jumat (4/3).
Ia menjelaskan, apabila bantahan itu hanya diutarakan oleh orang-orang di lingkaran istana, akan menimbulkan kecurigaan politik terhadap presiden akan meningkat.
"Jika dibantah oleh lingkaran istana, sak wasangka politik soal gagasan itu adalah keinginan presiden akan meningkat," tutur Feri.
Baca juga: Mahfud Sebut Koruptor Lebih Takut Miskin daripada Dipenjara
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini mengatakan
isu penundaan tidak menjadi prioritas presiden sampai saat ini. Ia meminta kepala negara tidak diikutsertakan dalam usulan tersebut.
"Yang kami harap jangan diseret-seret (presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024)," tutur Faldo pada wartawan, Jumat (4/3).
Usulan mengenai penundaan pemilu menurutnya layaknya gosip politik. Meski demikian, pemerintah, terang Faldo, akan menampung usulan, ide ataupun masukan yang disampaikan.
" Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini. Sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi. Tapi ya kita tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran," tuturnya. (OL-4)
