Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menolak usulan penundaan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan 14 Februari. Penundaan pemilu merupakan kontra produktif terhadap demokrasi dan tidak ada alasan yang kuat untuk melalukan penundaan.
"Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik ditingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota," ujarnya, Minggu (27/2).
Menurut AHY, Demokrat dengan tegas menilai ada kepentingan segelintir pihak yang ingin pesta demokrasi itu diundur dengan mengatasnamakan keinginan rakyat.
"Mengapa tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya"
Baca juga: Anggota DPR: Inpres Jual-Beli Tanah Syaratkan BPJS Jangan Sulitkan Masyarakat
Dia membandingkan pada saat Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi covid-19 pemerintah dengan tegas memastikan keselamatan masyarakat dari covid-19 dan pilkada tidak ditunda. Singga wacana penundaan kali ini dinilai aneh.
"Artinya bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita," cetusnya. (Sru/OL-09)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved